Meski Kalangan DPRD Surakarta bermaksud menghentikan anggaran operasional KA Jaladara, tetapi walikota Joko Widodo justru menyatakan akan mempertahankan keberadaan kereta kuno yang dikenal dengan sebutan " Sepur Klutuk Jaladara " tersebut.Menurut Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi itu, keberadaan kereta api uap kuno itu menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri yang berjunjung ke Solo.Untuk itulah Jokowi akan berupaya dan terus meminta kepada para anggota dewan agar tetap menganggarkan subsidi pengoperasian kereta kuno itu. "Sepur Klutuk Jaladara itu sudah mulai dikenal para wisatawan, karena itu saya akan meminta dukungan para anggota dewan di Solo, kata Jokowi.Menurut Jokowi, kereta api kuno yang masih beroperasi di Indonesia hanya tinggal satu, yakni KA Jaladara. Makanya dia berharap, para anggota dewan tidak hanya melihat dari sisi finansial alian mencari keuntungan saja. KA Jaladara bisa menejaddi ikon kota Solo yang bernilai tinggi, ujarnya.Seperti diberitakan sebelumnya, kereta api kuno Jaladara pada tahun 2012 mendapat alokasi APBD Rp700 juta. Anggaran sebesar itu sudah termasuk biaya operasional berikut pemeliharaan kereta api berbahan bakar kayu tersebut. Dalam hal ini DPRD Kota Surakarta juga telah menghitung pendapatan sewa Jaladara sekitar Rp100 juta tahun lalu.Ketimpangan inilah yang menyebabkan kalangan dewan berniat menyetop subsidi Jaladara pada tahun 2013 mendatang. Artinya moda transportasi wisata tersebut terancam tanpa sokongan dana dari APBD Kota Surakarta.Walikota Solo itu berjanji akan mengupayakan komunikasi dan pertemuan dengan dewan agar tidak ada perbedaan persepsi. Apa yang diperoleh dari keberadaan Jaladara itu berupa intangibel profit. Memang kalau hanya dilihat dari keuntungannya sedikit, tetapi bukan berarti lalu dihentikan subsidinya, tambahnya .Jaladara selain mempengaruhi geliat wisata dan perekonomian lokal juga dipercaya mempromosikan Kota Solo. Untuk menghindari penyetopan subsidi, ia lebih sepakat adanya kebijakan lain yakni pengurangan subsidi disertai peningkatan promisi Jaladara. Masalah ini perlu dibahas khusus melalui perhitungan ekonomis dengan menghadirkan seluruh "stakeholder".Sementara itu Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno mengatakan, penghentian subsidi Jaladara belum final. Hal tersebut masih berupa wacana, tetapi dirinya mengakui operasional Jaladara terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatannya. (Adjie)