Angkasa Pura 2

BPSDM Kemenhub Gelar Program Anti Korupsi

SDMJumat, 20 April 2012
Bobby R Mamahit

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDM Kemenhub) melakukan pencegahan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kemenhub dengan menggelar program Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK).

Program ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Menteri Perhubungan No IM 2 tahun 2010 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Program PIAK itu untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktik KKN,” kata Kepala BPSDM Kemenhub Capt. Bobby R Mamahit di Jakarta, Jumat (20/4).

Bobby mengatakan, PIAK adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansisnya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi.

“Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: HK.403/1/2/ITJEN-2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal Pelaksanaan PIAK, tahun 2012 Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah didtepkan sebagai peserta PIAK 2012,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh unit organisasi eselon I Kementerian Perhubungan, termasuk BPSDM, wajib mengisi kuesioner PIAK 2012 dan disampaikan ke Itjen Kementerian Perhubungan paling lambat 23 April 20112.

“Selanjutnya kuesioner tersebut akan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 27 April 2012,” kata Bobby.

Menindaklanjuti hal tersebut, lanjut Bobby, BPSDM secara proaktif melakukan rapat-rapat dan mengirimkan kuesioner PIAK 2012 ke seluruh Pusbang dan UPT di lingkungan BPSDM. Kuesioner yang dikirimkan tersebut meliputi kode etik khusus bagi PNS BPSDM, soal transparansi dalam manajemen SDM, transparansi penyenggara negara, transparansi dalam pengadaan baranag dan jasa, mekanisme pengadukan masyarakat, akses publik dalam memperoleh informasi, pelaksaan rekomendasi yang diberikan oleh KPK/BPK/APIP, dan kegiatan promosi anti korupsi.

Pada kesempatan itu, Bobby menekankan agar seluruh PNS di lingkungan BPSDM menolak berbagai macam tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mengarah pada praktik KKN. Terpenting, kata dia, hindari sejauh mungkin persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan jeratan hukum. Sebab, bila berurusan dengan hukum akan sangat melelahkan.

“Dan dampaknya bisa berpengaruh sangat buruk pada kualitas kerja pegawai tersebut,” ujarnya. (Ali S)

loading...