Angkasa Pura 2

Tumpang Tindih Kewenangan, Pengusaha Pelayaran Mengeluh

DermagaMinggu, 22 April 2012
Kontainer

Operator pelayaran niaga nasional mendesak pemerintah segera membentuk badan tunggal yang menangani masalah kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan pada kegiatan penjagaan laut dan pantai di parairan Indonesia.

Saat ini, kegiatan penahanan bahkan penangkapan kapal niaga nasional semakin marak sehingga dikeluhkan oleh para operator pelayaran nasional karena banyaknya lembaga yang terlibat seperti Airud, Angkatan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai hingga Administrator Pelabuhan (Adpel).

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan UU No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar pemerintah membentuk Badan Sea and Coast Guard sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam kegiatan penegakan aturan di bidang pelayaran.

Namun, hingga kini pembentukan badan tunggal tersebut semakin tidak jelas akibat belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Sea and Coast Guard (Penjagaan Laut dan Pantai).

“Kalau pun nantinya terbit, badan tersebut tidak mudah untuk dibentuk selama ego sektoral masih muncul,” ujar Carmelita Hartoyo melalui siaran pers yang diterima beritatrans.com di Jakarta, Minggu (22/4).

Menurutnya, biaya yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan penjagaan laut dan pantai sangat mahal dengan proyeksi hingga ratusan miliar rupiah mengingat jumlah kapal niaga nasional saat ini mencapai 10.919 unit, dimana jika ditunjuk badan tunggal, masalah ini akan selesai.

Namun, angka kerugian tersebut bisa lebih tinggi hingga dua kali lipat jika kerugian akibat tumpang tindih kewenangan dalam kegiatan penjagaan laut dan pantai itu dihitung dari tambahan biaya operasional kapal pelayaran rakyat atau Pelra hingga angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP.

Kondisi itu sangat memberatkan pelayaran, sebab biaya operasional kapal saat ini semakin mahal akibat meningkatnya harga minyak mentah dunia yang kini sudah menyentuh level US$120 per barel, serta tingginya harga bungker di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya.

Carmelita yang juga Ketua Komite Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Indonesia itu menjelaskan untuk mengakhiri tumpang tindih kewenangan serta mendukung program peningkatan daya saing logistik dan percepatan arus barang domestik, pemerintah harus mengambil langkah cepat dengan menerbitkan regulasi berupa Keputusan Presiden yang menunjuk badan tunggal menjadi menegak hukum pelayaran di laut.

Menurut dia, badan tunggal yang ditunjuk melalui Keppres tersebut dapat menjadi cikal bakal bagi lahirnya Badan Sea and Coast Guard.

“Ini langkah cepat untuk mengakhiri tumpang tindih kewenangan penegakan aturan di laut dan untuk meningkatkan daya saing pelayaran nasional sesuai Inpres No.5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional,” ujarnya.

Pembentukan Badan Penjagaan Laut dan Pantai sudah diamanatkan oleh UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Beleid tersebut menyatakan Badan itu harus sudah terbentuk pada Mei 2011 atau tiga tahun setelah UU disahkan, tetapi hingga kini tanda-tanda badan itu akan terbentuk masih tidak jelas.

Dalam melaksanakan tugas keamanan dan penegakan hukum di laut dan pantai, badan ini memiliki kewenangan yang luas seperti memberikan komando pengawasan keamanan di seluruh wilayah perairan dan menjadi kordinator institusi lain yang bertugas di laut. (Ali S)

loading...