Angkasa Pura 2

Ide DAMRI & PPD Gabung PT KAI Korbankan Pelayanan Publik

KoridorJumat, 27 Juli 2012
Ratusan penumpang telantar di stasiun Manggarai.yogi (3)

JAKARTA (Berita Trans) – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menggabungkan Perum PPD dan Perum DAMRI ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT Pos Indonesia, diprediksi bakal mengorbankan pelayanan transportasi darat kepada publik.

Demikian rangkuman pernyataan anggota DPR dari Komisi V, Rendy Lamadjido dan Yudi Widiana, Dewan Pembina Maska (Masyarakat Pecinta Kereta Api) Hendrowiyono dan Darmaningtyas, yang merupakan pakar di ITDP (Institut for Transpotation and Development Policy),Direktur Instran (Institut Studi Transportasi) serta MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), kemarin.

Rendy Lamadjido berpendapat kebijakan yang dikeluarkan Dahlan Iskan cenderung membahayakan ketiga BUMN transportasi nasional itu, karena basis operasionalnya yang berbeda jauh. “Terlalu riskan jika mereka (PPD, Damri dan PT KAI) disatukan. Saya malah melihat kebijakan itu justru membahayakan publik karena bisa memperburuk pengelolaan transportasi nasional kita,” ujarnya dihubungi Harian Terbit, Kamis malam.

Terlebih, lanjutnya, PT KAI yang digadang-gadang Dahlan Iskan untuk mengakuisisi peleburan PPD dan Damri tersebut saat ini masih memiliki masalah yang cukup kompleks. PT KAI sendiri belum bisa menyediakan angkutan massal yang memenuhi harapan masyarakat.

“Jangan mencoba membuat suatu percobaan yang nantinya bisa merugikan rakyat sendiri. Lebih baik intruksikan terlebih dahulu masing-masing perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya,” tandas kader partai berlambang banteng tersebut.

BUMERANG
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana menegaskan penggabungan tersebut bukan langkah yang strategis. Malah justru bisa menambah persoalan karena pada dasarnya PT KAI dan DAMRI pun belum memiliki kinerja yang kuat.

“Dan ketika perusahaan tersebut masih sedang dalam taraf perbaikan, kemudian diberi kewajiban untuk menyelesaikan persoalan perusahaan lain, justru malah menjadi bumerang. Bisa jadi kinerja perusahaan yang mulai membaik itu hancur kembali,” kata Yudi.

ASAL MENGGAGAS
Sedangkan Darmningtyas mengemukakan PT KAI, Perum DAMRI dan PPD memiliki karakteristik masing-masing dan lebih berorientasi kepada pelayanan publik ketimbang korporasi. Selain itu, meski ketiga BUMN ini belum memiliki kinerja yang cemerlang, tetapi mereka sedang mengarah kepada perbaikan.

“Jadi jangan asal menggagas. Itu jalan pikiran Dahlan Iskan yang tidak benar. Di negara manapun, sektor pelayanan publik memang dibantu pemerintah. Tidak bisa disamakan dengan BUMN yang berorientasi profit,” cetus Darmaningtyas.

SINERGI SAJA
Secara terpisah, Hendrowiyono mengingatkan Dahlan Iskan agar lebih baik mendorong PT KAI untuk lebih konsentrasi meningkatkan pelayanannya. Soal sinergi antar moda transportasi, kata Hendro, tidak selalu harus dengan cara menggabungkan menjadi satu perusahaan.

“PT KAI bisa bersinergi dengan moda transportasi lain, termasuk DAMRI, dalam meningkatkan pelayanan publik. Misalnya integrated ticketing atau rute. Jadi sinergi BUMN bukan akuisisi,” katanya.

Dia mengutarakan PT KAI sudah terlalu lama kedodoran mengurus diri sendiri. Kondisi ini akibat berbagai inefisiensi di tubuh manajemen sehingga berefek lanjutan merosotnya pelayanan kepada konsumen.

Hendrowiyono menilai dengan hanya mengoperasikan kereta di jalan sekitar 4.000 kilometer jumlah pegawai PT KAI terlalu gemuk, sekitar 11.000 – 12.000 orang. Dari jumlah itu pun, ternyata sekitar 60 persen golongan I dan II. Jauh lebih besar SDM lulusan SD dan SMP atau SMA.

BESAR PASAK
Manajemen PT KAI, dia mengutarakan diduga menggelembungkan gaji pegawai. Anggaran belanja pegawai jauh di atas kemampuan perusahaan. “Bisa diibaratkan besar pasak daripada tiang.Kalau sampai pinjam bank untuk gaji pegawai, ini sudah membahayakan. bisa diibaratkan besar pasang daripada tiang. Akan lebih parah lagi kondisinya bila ada penggabungan dari BUMN lainnya,” ungkapnya.

Hendrowiyono menampik soal perbaikan kinerja keuangan PT KAI. “Soal untung itu tidak, itu cuma masalah rekayasa keuangan kok. Setahu saya, biaya operasi dan biaya perawatan ditahan agar kondisi keuangan tetap bagus. Tetapi dampaknya sangat besar terhadap pelayanan kepada pengguna jasa,” jelasnya.

“Jadi memang baiknya, nggak ada akuisisi di antara PT KAI dengan Perum DAMRI. Biarkan PT KAI tidak terganggu dalam mengembangkan core business-nya, begitu juga dengan DAMRI” tegasnya.(mir).