Angkasa Pura 2

Trans Bandar Lampung Maju Kena Mundur Kena

KoridorKamis, 6 September 2012
DCIM100MEDIA

LAMPUNG — Konsorsium bus rapid transit (BRT) Trans Bandar Lampung (TBL) dibetot kerugian gede. Sehingga mulai Oktober 2012, konsorsium akan menghapus sistem one way ticket (tiket terusan) seharga Rp3.500. Penumpang transit akan dikenakan tarif tambahan Rp2.000.

Direktur Utama Bus Trans-Bandar Lampung I Gede Jelantik, Kamis (30/8/2012), mengatakan pihaknya mulai menyosialisasikan perubahan tarif kepada masyarakat pada September. Setelah itu, pada bulan berikutnya perubahan tarif akan diberlakukan. “Selama ini jika turun tidak bayar lagi, namun besarannya masih di bawah tarif awal paling tinggi Rp2.000,” ujarnya.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Jumat (31/8/2012), mendukung rencana kenaikan tarif bus rapid transit (BRT) Trans-Bandar Lampung. Diakuinya, Konsorsium BRT selama beroperasi mengalami kerugian sebesar Rp7 miliar—Rp8 miliar.

Meski begitu, dia menegaskan kenaikan tarif hanya diberlakukan bagi penumpang yang akan melakukan transit atau tiket terusan (one way ticket). Khusus pelajar, tarif tidak dinaikkan dan tarif lama masih berlaku dengan harga Rp2.500.

Rencana kenaikan tarif tersebut terasa kontradiktif dengan pernyataan manajemen konsorsium TBL. Radar Lampung, Rabu, 19 Oktober 2011, memberitakan Tony Eka Chandra, komisaris utama TBL dan juga ketua Organda Lampung, menyatakan pengoperasian BRT tidak akan menggunakan APBD kota, melainkan disubsidi oleh pengusaha.

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan biaya satu unit BRT mencapai Rp225 juta dengan bunga kredit 10 persen flat dengan uang muka 20 persen, Rp125 juta biaya estimasi. Kalau kita lihat tarifnya sebenarnya Rp5 ribu. Tetapi hanya dipasang tarif Rp3.500 karena disubsidi pengusaha.

SEDERET PERTANYAAN
Dengan demikian, dukungan walikota terhadap rencana kenaikan tarif patut dipertanyakan. Semestinya walikota berpihak kepada kepentingan publik, yang notabene warganya sendiri. Kenaikan tarif BRT TBL akan menimbulkan multiefek terhadap perekonomian warga.

Membengkaknya biaya transportasi menyebabkan pengeluaran sehari-hari warga bertambah. Pada sisi lain, pendapatan relatif tidak naik. Akibatnya, mesti ada pos pengeluaran yang dialihkan untuk menutupi biaya transportasi.

Karenanya, kenaikan tarif semestinya dihindari demi kepentingan publik. Apalagi kenaikan tarif berpotensi semakin melemahkan demand terhadap TBL yang dioperasikan sejak Senin, 19 Desember 2011 itu.

Kerugian yang diderita pengelola bukan tidak mungkin karena target jumlah penumpang tak tercapai. Kabarnya, hanya sekitar 25 persen saja 250 armada beroperasi efektif melayani penumpang. Sebagian lainnya lebih banyak menganggur.

SUBSIDI
Bila opsi memberikan subsidi dari kocek APBD kepada konsorsium dalam mengoperasikan TBL, yang didanai oleh Bank BJB dan Pracico Multi Finance, itu maka perlu dipertimbangkan penegasan pihak konsorsium sebelumnya bahwa pengusaha mensubsidi selisih tarif.

Tentu pengusaha sudah mengkalkulasi secara tepat dan akurat bahwa subsidi dapat ditekan hingga titik nadir seiringan dengan meningkatnya demand terhadap operasional TBL. Serangkaian strategi operasional, teknik dan marketing disiapkan untuk menggenjot performansi TBL semestinya sudah disiapkan.

Paling rasional dalam kasus BRT TBL ini adalah mengaudit segela aspek manajemennya, terutama keuangan. Audit ini paralel dengan melihat kembali studi kelaikan usaha dan business plan BRT TBL. Agar menemukan hasil tepat, maka audit sebaiknya dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi.

Setelah hasil audit didapat, kemudian digelar survey terhadap konsumen dan daya beli masyarakat untuk mendapatkan fakta ekonomi dan sosial terhadap operasional TBL. Hasil audit dipersandingkan dengan hasil survey untuk mengidentifikasi sekaligus membangun formulasi solusi tepat untuk menjamin TBL tetap eksis melayani publik.

Karenanya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemrov Lampung, bahkan kementerian perhubungan, jangan terburu-buru mengamini permintaan dari pengelola BRT TBL untuk menaikkan tarif atau mendapatkan subsidi dalam mengoperasikan BRT TBL, yang mesti menggusur Perum DAMRI dari layanan buskota di Bandar Lampung.

Patut juga dipertimbangkan fakta bahwa Perum DAMRI yang selama 30 tahun melayani buskota di wilayah Kota Bandarlampung ternyata tak pernah berteriak merugi. Dengan mengoperasikan bus di trayek Rajabasa–Sukaraja dan Korpri–Sukaraja, DAMRI terus melayani warga Bandar Lampung tanpa berkeluh kesah, apalagi sampai meminta subsidi dari pemerintah pusat atau pemda.

Sebagai BUMN, Perum DAMRI berperan tak hanya menjadi dinamisator, tetapi juga stabilisator angkutan di Bandar Lampung. Dalam konteks ini, pelayanan angkutan umum tak melulu dinilai dari perspektif ekonomis dan bisnis, tetapi juga sosial, bahkan aspek keamanan. (agus w).

loading...