Angkasa Pura 2

Pemerintah Akan Evaluasi Tarif Penerbangan

KokpitKamis, 20 September 2012
Pesawat Terbang

JAKARTA (Berita Trans) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana mengevaluasi perubahan tarif batas atas bagi penerbangan nasional. Hal ini diungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayuda Gumay dalam konferensi pers Rapat Umum Anggota Tahunan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) di Jakarta, Rabu malam (19/9).

“Maskapai meminta kenaikan tarif, tentunya, akan kita evaluasi dan bahas. Kalau mengusulkan kenaikan tarif batas atas, harus ada alasan yang tepat,” kata Herry Bakti.

Adapun, standar tarif batas tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan 26 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara, Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Maskapai dengan konsep pelayanan maksimum (full services) bisa memberlakukan tarif hingga 100% batas atas. Sedangkan, maskapai penerbangan medium services hanya boleh menetapkan tarif tertinggi sebesar 90% dari tarif batas atas. Untuk, maskapai berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC) hanya memberlakukan tarif hingga 85% dari batas atas.

Kendati demikian, sambung Herry, Kementerian akan memberlakukan tarif batas dalam biaya penerbangan. Langkah itu sebagai bentuk perlindungan kepada penumpang angkutan udara.

“Tarif Batas Atas untuk melindungi masyarakat. Konsumen menginginkan harga tiket sesuai dengan kemampuan, pemerintah tentunya ingin melindungi masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum INACA Emirsyah Satar mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi tarif batas atas bagi moda transportasi angkutan udara. Pasalnya, kenaikan bahan bakar (fuel surcharge) serta kurs mata uang meningkatkan beban operasional maskapai. “Besaran perubahan tarif batas atas akan kita tentukan,” jelasnya.

Emir yang juga menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GIAA) menuturkan komponen dalam Peraturan Menteri Perhubungan 26 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas menerapkan biaya avtur Rp10.000 dan kurs Rp10.000.

Sekjen INACA Tengku Burhanuddin menambahkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 13% juga mendorong untuk evaluasi tarif batas atas bagi kegiatan penerbangan. “Usulan kenaikan sekitar 10% dari tarif batas sekarang yang diberlakukan,” katanya. (aliy)

loading...