Angkasa Pura 2

KA Trans Sulawesi Terkoneksi dengan Bandara & Pelabuhan

EmplasemenTuesday, 2 October 2012

JAKARTA (Berita Trans) – Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan kereta api trans Sulawesi segera diteken. Diharapkan proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan enam provinsi di Pulau Sulawesi itu sudah bisa dilaksanakan tahun 2013 mendatang.

“Para pimpinan daerah di Pulau Sulawesi sangat antusias untuk mendukung rencana tersebut,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan kepada Berita Trans di Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Tundjung, Keenam provinsi yang akan dihubungkan oleh jaringan kereta api tersebut adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Antusiasme para pemimpin kepala daerah tersebut juga ditunjukkan dengan seringnya mereka melakukan pertemuan, termasuk pada pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.

Tundjung mengaku, pihaknya saat ini sedang intesif mencari dana, termasuk dari Bappenas untuk membiayai studi awal proyek tersebut. Ia optimistis, KA Trans Tulawesi dapat meningkatkan perekonomian daerah hingga 30 persen, karena faktor efisiensi, kecepatan, dan daya angkut barang akan semakin meningkat.

Tranportasi publik ini, kata dia, juga merupakan solusi mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan raya. “Nantinya, jaringan kereta api itu akan terhubung ke bandara dan pelabuhan di setiap provinsi yang dilewati,” ujarnya.

Lebih lanjut Tudjung mengatakan, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi memiliki potensi yang besar.
Sehingga keberadaan KA Trans Sulawesi dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sulawesi. Juga sejalan dengan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Proyek pembangunan rel kereta api dari yang menghubungkan Kota Makassar hingga Kota Manado ini, lanjutnya, akan membawa dampak positif dalam roda perekonomian, seperti distribusi hasil alam, pengembangan pariwisata, dan makin terbukanya lapangan kerja.

PERIZINAN
Menurut Tudjung, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan bagi terwujudnya KA Trans Sulawesi. “Terutama dalam hal perizinan dan pembebasan lahan yang memang menjadi wewenang mereka,” katanya.

Dalam konsep MoU yang ditawarkan, Pemerintah Daerah memang diharapkan membantu dalam proses pembebasan lahan, dan membangun jaringan rel di dalam kota. Sedangkan pemerintah pusat akan menanggung biaya pengadaan lokomotif dan gerbong serta infrastruktur seperti stasiun, elektrifikasi, dan lain-lain. (aliy/aww)