Angkasa Pura 2

Tundjung: Evaluasi Lagi Kenaikan Tarif KA Commuter Line!

EmplasemenSelasa, 2 Oktober 2012
dirjen tundjung

JAKARTA (Berita Trans) Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera mengevaluasi kenaikan tarif tiket commuter line, yang telah berlaku mulai 1 Oktober kemarin. Evaluasi tersebut terutama untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat dalam membeli tiket dengan tarif yang baru.

“Satu dan dua hari ke depan semestinya PT KAI mengevaluasi pemberlakuan tarif tiket commuter line yang baru,” kata Tudjung kepada beritatrans.com, Selasa (2/10).

Menurut Tudjung, evaluasi tersebut sangat penting karena diyakini tidak semua penumpang commuter line terdiri dari golongan masyarakat yang mampu. “Kewajiban pemerintah kan melindungi masyarakat yang kurang mampu, yaitu dengan pemberian subsidi. Untuk itulah, pentingnya evaluasi,” katanya.

Dia mengemukakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melarang kenaikan tarif kereta commuter line. Pasalnya tarif commuter line sepenuhnya berada dalam kewenangan PT Kereta Api dan Meneg BUMN.
“Kita sudah melaporkan soal kenaikan tarif commuter line ini ke Menteri Perhubungan. Kita tidak bisa menyetop (kenaikan tarif, red). Biar antar menteri untuk membicarakannya,” katanya.

Meskipun demikian, ujarnya, Kementerian Perhubungan tetap akan berupaya membantu masyarakat kurang mampu yang terpaksa naik commuter line karena berbagai alasan. “Salah satunya adalah kita menitipkan program subsidi tarif tiket bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Tundjung.

Intinya, dia menegaskan ketika nanti pelayanan kereta api sudah single service atau semua kereta api (ekonomi dan non ekonomi) menggunakan penyejuk udara (AC) dan menggunakan tiket elektronik (e-ticketing), program subsidi bagi orang kurang mampu akan diterapkan.

“Kami sudah memanggil direksi PT Kereta Api, termasuk KCJ. Kami berikan saran dan masukan soal tarif dan konsep pemberian subsidi terhadap orang kurang mampu yang naik kereta non subsidi seperti commuter line,” katanya.

SUBSIDI
Dia mengutarakan nantinya ke depan, orang yang memiliki kartu kurang mampu berhak mendapat subsidi tarif tiket. Untuk meminimalisir penyalahgunaan kartu miskin, Kementerian Perhubungan akan menggandeng Kementerian Sosial. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga bersama PT Kereta Api akan menggunakan sistem online.

“Nanti kita masing-masing memiliki komputer yang terhubung langsung dengan sistem reservasi untuk mengetahui jumlah penumpang bersubsidi yang naik kereta api non subsidi. Dengan demikian perhitungan PSO-nya (Public Service Obligation, red) mudah,” katanya. (aliy/aww)

loading...