Angkasa Pura 2

Pengalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Paling Lambat 13 September 2013

BandaraSenin, 8 Oktober 2012
tower

JAKARTA (Berita Trans) – PEMERINTAH telah membentuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Pembentukan Perum tersebut untuk mengantisipasi peralihan pengelolaan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang harus sudah terlasana pada 13 September 2013 mendatang.

Pada 13 September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah menandatangani Perturan pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 September lalu.

Pada tahap awal, Perum ini merupakan peleburan dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan nasional oleh PT Angkasa Pura I dan II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi. Sedangkan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dua perusahaan dan UPT tersebut dapat dialihkan menjadi karyawan Perum LPPNPI atau menjadi karyawan PT Angkasa Pura atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Dalam Pasal 2 ayat 3 PP itu menyebutkan bahwa pengalihan pengelolaan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat (Jakarta) dan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah timur (Makassar) dilakukan dalam waktu paling lama satu tahun setelah Perum berdiri.

Sedangkan pengalihan pengelolaan unit yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi yang dikelola oleh Bandar Udara UPT dilakukan paling lambat dua tahun setelah Perum berdiri.

Disebutkan dalam PP itu, jenis pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi kewajiban Perum LPPPNPI meliputi pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Service/ATS), pelayanan telekomunikasi penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services/COM), pelayanan Informasi aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS), pelayanan informasi metereologi penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET), dan pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (Search and Resque/SAR).

Pada Pasal 13 PP yang sama disebutkan, maksud dan tujuan Perum ialah melaksanakan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkungan nasional dan internasional.

Dalam PP ini pun disebutkan, modal awal Perum adalah sebesar Rp97.9 miliar yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana APBN Tahun 2010 dan 2011.

Terkait soal direksi, PP ini jelas menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh Menteri BUMN dengan meminta masukan dari Menteri Perhubungan.

Sementara pengawasan Perum dilakukan oleh Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN. Anggota Dewan Pengawas terdiri atas satu Ketua yang dijabat oleh Dirjen Perhubungan Udara, dan empat anggota masing-masing berasal dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan seorang tenaga ahli di bidang penerbangan. (aliy)

loading...
  • Usmulyanialkadrie

    Terlalu lamanya pemberian pelayananan ini mengakibatkan sidah terlalu banyak masalah yg ditumpuk danbelum diselesaiokan oleh yg berkepentoingan akibatnya kita sendoiri akan menuai akibatnya bayangkan dg alat yg suidah terlalu tua dg suimber daya yg terbatas baik sdm fasilitas juga para pengambil kebijakan nya

  • Ressifadilah

    saya lulusan STPI CURUG D3.PPA Kapan saya bisa mulai melamar menjadi pegawai LPPNPI.