Angkasa Pura 2

Tukang Becak Minta Pemkot Bekasi Tegas

KoridorRabu, 31 Oktober 2012
Razia Becak

BEKASI (Berita Trans) – Para pengemudi becak yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi meminta agar pemerintah kota (Pemkot) Bekasi bersikap tegas. Pasalnya ketika becak-becak tersebut dirazia, para pemiliknya harus mengeluarkan Rp15 ribu untuk menebusnya di pengadilan.

“Perturan pemerintah tidak jelas. Jika memang becak ini dilarang maka berantas tuntas, tapi harus mempunyai solusi buat kesejahteraan tukang becak ke depannya,” kata Otong (57), salah seorang pengemudi becak kepada Berita Trans, di Bekasi, Rabu (31/10).

Otong mengeluhkan tindak aparat selalu merazia becak-becak yang beroperasi di jalan utama seperti jalan Ir Juanda. “Terkadang belum ada tarikan kami sudah dirazia, pendapatan kami sebagai tukang becak kecil. Mau makan apa anak kami,” keluhnya.

Penarik becak asal Bekasi ini meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan solusi terbaik kepada para pengemudi becak yang beroperasi di wilayah tersebut. “Tetapi selama ini pemerintah membuat aturan tapi tidak memberikan solusi. Buat apa aturan tersebut di buat?” ujarnya.

Ketua Bekasi Resque, Fuad mengatakan, becak adalah kendaraan tradisional indonesia, becak pun kendaraan tanpa polusi. Bahkan di Yogjakarta dan solo, becak dapat beroperasi dengan lancar bahkan dilestarikan keberadaannya. Sementara di Kota Bekasi kendaraan tersebut diasingkan.

Fuad mengakui, memang ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 52 Tahun 1998 tentang daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor. “Tapi pemerintah harus memberikan solusi terbaik agar penarik becak tidak bandel dan melanggar Perda,” kata Fuad.

Menurutnya, keluhan para penarik becak selama ini adalah mereka diberi lokasi yang sepi penumpang. Sedangkan mereka butuh tarikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

“Disinilah pemerintah mempunyai peranan buat tata kota yang rapi dan carikan solusi agar berimbas baik pula buat mereka,” ujarnya.

RUTIN RAZIA
Secara terpisah, Kepala Seksi Penelahaan Perundang-undangan pada Satpol PP Kota Bekasi, Diani Aprijanti mengakui pihaknya memang rutin melakukan razia terhadap becak-becak yang melanggar Perda No 52 Tahun 1998 tentang daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor.

“Jalan-jalan utama seperti jalan Ir Juanda itu kan memang dilarang bagi becak. Bahkan di jalan-jalan tersebut sudah dipasang papan pengumuman larangan. Tapi mereka tetap membandel,” kata Diani.
(Ravinska L Viori/mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Bhayangkara, Bekasi))

loading...