Angkasa Pura 2

Indonesia Selenggarakan Konferensi Dampak Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak

DermagaThursday, 22 November 2012

JAKARTA (beritatrans.com) – Indonesia menyelenggarakan The Second International Conference on Liability and Compensation Regime for Transboundary Oil Damage Resulting from Offshore Exploration and Exploitation Activities atau konferensi tentang kerusakan akibat ekplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai di Bali, 21-23 November 2012. Konferensi internasiosional ini hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Konferensi akan membahas isu-isu terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Beberapa insiden telah terjadi masa lalu, seperti anjungan Montara di Laut Timor, anjungan Mocondo di Teluk Meksiko, dimana akibat dari tumpahan minyak tersebut membawa bencana bagi ekosistem laut,” kata Kepala Humas dan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sindu Rahayu melalui keterangan resmi yang diterima beritatrans.com di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat mencapai zona dan pantai Negara lain, dengan kerusakan serius pada lingkungan laut, sektor perikanan, dan budidaya rumput laut.

“Hingga saat ini, upaya internasional untuk menangani isu tanggung jawab dan kompensasi bagi kerusakan tersebut belum menunjukkan hasil yang positif karena adanya perbedaan pendekatan dalam menangani isu tersebut dan belum adanya rezim hukum internasional untuk mengatur masalah tersebut,” kata Sindu.

Tujuan utama dari Konferensi menurutnya adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh peserta untuk mendukung upaya penyusunan suatu pengaturan bilateral/regional guna membahas isu tanggung jawab dan kompensasi terhadap pencemaran laut yang berasal dari tumpahan minyak. Isu ini dibahas secara luas di dalam Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization (IMO)) dengan posisi-posisi yang berbeda dari Negara-negara terkait kebutuhan untuk membentuk suatu rezim internasional guna membahas permasalahan tersebut.

“Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa pengaturan bilateral/regional tersebut dapat dikembangkan lebih jauh dengan mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai Negara,” ujarnya.

Hal ini diperlukan untuk mengembangkan suatu model perjanjian atau pengaturan sebagai dasar hukum bagi Negara-negara untuk menghadapi kasus-kasus mereka yang terkait dengan tanggung jawab dan kompensasi untuk pencemaran minyak lintas batas yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Dalam prosesnya, terdapat kebutuhan untuk membahas elemen-elemen apa saja yang perlu dimasukkan dalam model pengaturan bilateral/regional dimaksud.

“Hasil dari konferensi dan rekomendasinya akan disampaikan kepada Sidang Komite Hukum IMO pada bulan April 2013,” kata Sindu. (udin)