Angkasa Pura 2

Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal, Kejagung Geledah Kantor DKP Banten

DermagaRabu, 9 Januari 2013
SAMSUNG

SERANG (beritatrans.com) – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Rabu (9/1).

Tim penyidik Satuan Khusus Kejagung tersebut mencari alat bukti untuk melengkapi berkas dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan delapan unit kapal nelayan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp12 miliar pada tahun anggaran 2011.

Berdasarkan pantauan tim penyidik Kejagung tiba di Kantor DKP sekitar pukul 15:00 WIB, dengan menggunakan dua kendaraan operasional Kejagung, dan langsung memasuki ruangan kepala dinas untuk menyampaikan surat ijin penggeledahan terhadap sejumlah dokumen yang akan dijadikan alat bukti.

Tim yang dipimpin Mustofa menggeledah ruang sekretariat, untuk mencari dokumen seputar pengadaan kapal bantuan untuk Komunitas Usaha Bersama (KUB) Nelayan di Provinsi Banten.

Mustofa menyatakan, penggeladahan tersebut dilakukan menysuul adanya alat bukti dalam proyek tersebut yang belum diserahkan ke penyidik, alat bukti tersebut diantaranya dokumen proyek pengadaan kapal.

“Penggeledahan ini adalah upaya paksa, untuk mengambil alat bukti yang belum dimiliki oleh penyidik dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan, belum kita sita,” ujar Mustofa didampingi penyidik Alfred T Palulungan.

Disinggung soal belum adanya surat resmi penetapan tersangka terhadap dua pejabat di DKP Banten, Mustofa mengaku tidak ada kewajiban atau keharusan penyidik menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis terhadap dua yang berperkara yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita tidak punya keharusan untuk menyampaikan surat pemberitahuan penetapan tersangka, itu sudah menjadi kewenangan penyidik,” ungkapnya.

Di tempat yang sama kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Suyitno menyatakan pihaknya mendukung langkah penyidik dalam proses hukum anak buahnya, dengan bersikap koperatif , dan akan memberikan sejumalh dokumen yang dimintai penyidik.

“Kita mempersilahkan penyidik mencari dokumen yang dibutuhkan sebagai langkah koperatif kita terhadap penegakan hukum,” ungkapnya.

Sementara itu terkait sanksi yang akan diberikan kepada anak buahnya selaku pegawai negeri sipil di DKP, pihaknya belum bisa bertindak, karena masih menunggu keputusan pimpinan dan belum menyampaikan secara resmi.

Seperti diketahui, Kejagung menetapkan dua tersangka dari DKP yakni yakni H. Mahyudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DKP dan Ade Burhanuddin selaku panitia lelang dalam proyek tersebut. Dan satu tersangka lainnya yakni Alimudin dari perusahaan pembuat kapal. Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, Minggu (7/1). (hary)

loading...