Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Kemenhub Minta Waspadai Cuaca Ekstrim

DermagaSelasa, 15 Januari 2013
gelombang-tinggi

JAKARTA (beritatrans.com) – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan kepada segenap jajarannya di daerah (Para Syahbandar, KSOP, Kakanpel Batam, Kepala UPP, Pangkalan PLP dan Kepala SROP) agar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran.

Keterangan pers Ditjen Hubla yang diterima beritatrans.com pada Senin (14/1) menyebutkan, instruksi tersebut telah dituangkan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 15/I/DN-2013tanggal 14 Januari 2013.Penerbitan Mapel ini merupakan yang kedua kalinya di awal tahun 2013 menyusul diterbitkannya Mapel pertama pada tanggal 3 Januari 2013 lalu.

Dikeluarkannya Mapel ini juga merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terhadap adanya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di perairan Indonesia dalam enam hari ke depan terhitung 11 – 16 Januari 2013. Mapel ini juga sebagai langkah antisipasi Ditjen Hubla rektorat Jenderal Perhubungan Laut akibat adanya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di perairan Indonesia.

Lebih lanjut dalam Mapel tersebut, dikatakan bahwa pada periode tanggal 11 s.d. 16 Januari 2013 diperkirakan akan terjadi angin kencang, hujan lebat dan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia, sebagai berikut:

a. Gelombang laut setinggi 2 – 3 meter akan terjadi di perairan Sumatra Barat dan Kepulauan Mentawai, perairan Sumatra Selatan, Laut Sulawesi Bagian Timur, Perairan Sulawesi Utara, Laut Maluku Bagian Utara, Laut Buru, Perairan Halmahera, Perairan Manokwari, Perairan Biak dan Samudra Pasifik sebelah Utara Papua;

b. Gelombang laut setinggi 3 – 4 meter akan terjadi di Perairan Kepulauan Riau, Perairan Jambi, Perairan Kepulauan Bangka Belitung, Selat Karimata, Perairan Bengkulu dan Pulau Enggano, Perairan Bagian Barat Lampung, Perairan Kalimantan Bagian Barat, Laut Jawa Bagian Barat, Perairan Sulawesi Barat, Perairan Sulawesi Tenggara, Laut Banda, Perairan Kepulauan Babar dan Laut Timor Bagian Barat;

c. Gelombang laut setinggi 4 – 6 meter akan terjadi di perairan Laut Cina Selatan, perairan Kepulauan Natuna, Laut Natuna, Perairan Kepulauan Anambas, Selat Sunda Bagian Selatan, Laut Jawa, Perairan Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Perairan Kalimantan Bagian Selatan, Selat Makassar Bagian Selatan, Perairan Sulawesi Selatan, Laut Bali, Laut Flores, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Laut Banda Bagian Barat, Laut Sawu dan Perairan Pulau Rote.

Terkait dengan kondisi tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan kepada para Syahbandar agar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal sebagai berikut:

a. Perahu Nelayan, Kapal Tongkang, Kapal Roro, Kapal Landing, Kapal Ferry dan Kapal Penumpang berkecepatan tinggi untuk berlayar pada semua perairan tersebut dengan tinggi gelombang laut 2 – 3 meter;

b. Kapal-kapal yang tinggi lambung timbulnya kurang dari 3 Meter untuk berlayar pada perairan tersebut dengan tinggi gelombang 3 – 6 meter;

c. Semua ukuran dan jenis kapal untuk berlayar pada perairan tersebut dengan tinggi gelombang laut 4 s.d. 6 meter.

Dalam menerbitkan SPB dimaksud, kapal-kapal yang diizinkan untuk berlayar pada perairan dengan tinggi gelombang diperkirakan mencapai 2 s.d. 3 Meter dan 3 s.d. 4 Meter agar tetap berpedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Kelaiklautan Kapal;

b. Jumlah alat penyelamat, sekoci penolong dan Inflatable Life Raft dan Baju Penolong harus lengkap dan berfungsi dengan baik;

c. Radio komunikasi harus berfungsi dengan baik;

d. Jumlah penumpang/muatan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

Secara tegas, Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga menginstruksikan agar para Syahbandar dilarang mengizinkan kapal berlayar apabila kapal dimaksud tidak memenuhi pedoman sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memerintahkan agar Kepala Kantor SROP untuk selalu membuka Radio Frequency marabahaya dan kepada para Kepala Pangkalan PLP agar selalu menyiapkan unsur untuk sewaktu-waktu dikerahkan dalam menghadapi keadaan darurat di laut.

Pemerintah selaku regulator di bidang keselamatan pelayaran juga telah menyampaikan Mapel dimaksud kepada seluruh Nakhoda kapal, perusahaan pelayaran dan juga INSA agar ikut turut serta mengantisipasi bahaya akibat cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Mengingat, keselamatan pelayaran dapat tercipta apabila ada sinergi antara Pemerintah (Regulator), Operator dan pengguna jasa transportasi laut. (Fauzan)

← Artikel Sebelumnya
Artikel Berikutnya →
loading...