Penetapan investasi MRT merupakan kebijakan yang sangat berat karena menyangkut komitmen untuk menanamkan uang yang tidak sedikit sehingga harus sangat berhati-hati. Ini pulalah yang menyebabkan Joko Widodo ragu dengan keputusan porsi penerusan pinjaman luar negeri yang dibebankan 58% pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara 42% ditanggung oleh pemerintah pusat. Wajarlah bila beliau mengajukan keberatan dan mengusulkan perubahan beban menjadi 40 % yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan selebihnya Pemerintah Pusat dan sudah ditanggapi positif oleh Pemerintah Pusat.Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT dari Lebak Bulus sampai Hotel Indonesia sebesar hampir 17 Triliun Rupiah suatu angka yang wah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun tidak seberapa kalau dibanding dengan subsidi Premium untuk wilayah Jabodetabek saja sudah 20 sampai 25 Triliun Rupiah per tahun (18 persen konsumsi bahan bakar premium ada di wilayah Jabodetabek).Untuk membantu pendanaan, langkah yang bisa dilakukan sebagaimana tulisan terdahulu mengenai: Menggali Pendapatan Tambahan untuk Pembangunan MRT. Namun peluang lain yang belum dilirik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengundang sektor swasta turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur MRT dengan mengajak serta swasta untuk pengoperasian MRT, pembangunan stasiun yang padat dengan konsesi ruang iklan dan ruang untuk retail. Di Canada porsi sektor swasta bisa mencapai 5 persen dan jauh lebih tinggi lagi di Hongkong dan Jepang.Berdasarkan kajian awal dalam perencanaan MRT diperkirakan peran investasi pihak swasta berada pada kisaran 7 persen, maka dengan demikian maka kontribusi pusat, daerah dan swasta bisa diusulkan menjadi 53 persen, 40 persen dan 7 persen. Angka yang cukup besar dan setidaknya bisa melegakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi DKI bersama dengan PT MRT harus mempelajari semua peluang keterlibatan swasta yang mungkin dapat diajak bekerja sama dalam pengembangan MRT Jakarta. Diantaranya yang memungkinkan adalah perusahaan pengembang dibidang retail di stasiun, kawasan sekitar stasiun untuk rumah susun serta perkantoran; operator MRT; perusahaan periklanan dan berbagai peluang lainnya. Tentunya dengan hak pengelolaan jangka panjang sehingga mereka mau ikut berinvestasi dalam infrastruktur MRT.Iskandar Abubakar/@iskandarabu