JAKARTA (beritatrans.com) - Salah satu media massa di Ibukota, kemarin, memberitakan perihal dugaan primordialisme dalam pengangkatan pejabat di kementerian perhubungan (kemenhub).Pejabat dimaksud adalah Capt. Bobby R Mamahit, yang dikabarkan akan diangkat sebagai dirjen perhubungan laut. Bobby akan menduduki jabatan teknis tersebut diduga karena berasal dari suku yang sama atau setidak-tidaknya dari provinsi yang sama yakni Manado dan Sulawesi Utara dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.Adalah memang bagian dari fungsi pers bila konten media massa berbasis kepada kontrol sosial. Di era reformasi, ketika aspek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) begitu menjadi musuh publik, maka faktor primordial juga menjadi salah satu sorotan media massa.Hanya saja, memang dibutuhkan akurasi data dan analisis mendalam serta tajam untuk membangun konstruksi berita sehingga memberikan asumsi kepada publik bahwa KKN atau primordialisme menjadi basis dalam rekrutmen pejabat.Dalam praktik eksplorasi dan penulisan berita memang pers tidak boleh beropini atau subyektif. Berita mesti bebas nilai. Hanya saja, dalam praktiknya, pers bisa saja menyodorkan fakta lewat berita dengan harapan membangun opini publik, dengan menggunakan teknik berita yang didesain sedemikian rupa.Dengan hipotesa awal tentang sesuatu maka pers memang gampang memformulasikan menjadi berita dengan memanfaatkan komentar pengamat atau pakar. Dengan demikian, berita yang disajikan memang fakta yakni komentar pengamat. Memang sah-sah saja desain berita seperti itu. Hanya saja, ada persoalan etika yang sebaiknya dipertimbangkan. Selain itu, ada aspek risiko hukum yang patut tidak boleh diabaikan. ANALISISKarena aspek etika dan risiko hukum semestinya dipertimbangkan maka berita, terutama menyangkut nama baik orang lain, sepatutnya lewat kajian mendalam dari berbagai sisi. Kalau kita kaji mengenai dugaan primordialisme dalam rencana pengangkatan Bobby R Mahamit, rasanya kita terlalu terburu-buru mencap Menteri EE Mangindaan begitu subyektif memilih dan menentukan pejabat.Mangindaan dipastikan memetakan terlebih dulu persoalan, mengkajinya secara komprehensif, lalu mencari solusi dan menentukan personel yang tepat untuk memimpin memecahkan persoalan itu secara sistemik dan terukur. Dalam konteks jabatan dirjen perhubungan laut, sudah begitu lama kosong setelah Leon Muhammad diangkat sebagai Sekjen Kemenhub. Sebelum ada pejabat baru, jabatan diemban sementara oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono.Bila melihat personel di ditjen perhubungan laut, memang yang paling senior dan berpengalaman adalah Capt. Bobby R Mamahit. Apalagi, dia sebelumnya menduduki jabatan Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, dan pernah sebagai direktur serta administrator pelabuhan. Selain itu, posisi Bobby saat ini adalah Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub. Jadi kalaupun dia menjadi dirjen perhubungan laut, sesungguhnya bukan merupakan promosi karena masih satu level yakni eselon I.Lagipula Bobby berada di posisi Kepala BPSDMP juga saat jabatan menteri diduduki Freddy Numberi, bukan diusulkan dan dilantik oleh EE Mangindaan.Kinerja Bobby juga terbilang moncer dalam menduduki jabatan publik dan teknis selama ini. Contoh paling anyar, dia rajin inspeksi mendadak saat malam atau subuh ke lembaga-lembaga diklat di lingkungan BPSDMP Kemenhub.SARAPersoalannya adalah apakah tidak boleh seorang pejabat dari suku atau agama yang sama dengan menterinya, untuk menduduki jabatan di tempat lain? Mestikah kita pinggirkan faktor obyektif berupa kualitas kinerja karena ada persoalan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang amat abrstak dan tidak relevan untuk diwacanakan.Agama? Bobby memang beragama sama dengan EE Mangindaan. Tetapi apakah itu kemauan mereka? Tentu tidak. Jadi amat tidak relevan dipersoalkan. Apalagi bila melihat fakta bahwa dari seluruh pejabat eselon I di Kementerian Perhubungan, hanya Bobby yang beragama Nasrani. Salam IndonesiaAgus WahyudinPengamat TransportasiDosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara, Bekasi