Pemerintah Usul Angkutan Umum Jabodetabek Berbasis Jalan dan Rel

KoridorSenin, 4 Maret 2013
Jaringan MRT

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian hari ini, Senin (4/2/2013), mengusulkan angkutan umum Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) tahun 2014-2020 berbasis jalan dan rel.

“Bila masterplan telah disetujui semua pihak kata dia realisasi program bisa berjalan cepat. Sehingga pada tahun 2014 nanti tidak terjadi kemacetan total di wilayah ibu kota,” ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta.

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan, akan menghadirkan 17 trayek bus utama dan 10 trayek pengumpan di wilayah Jabodetabek. Penambahan empat trayek bus utama akan direalisasikan pada tahun 2014 yang menghubungkan Bekasi dengan Jakarta. Rute-rutenya yakni Pulogadung-Harapan Indah (B.17), Bekasi – Pinangranti (P.08), Blok M-Cinere (P.04) dan Bekasi- Cawang (B.14). Trayek bus utama akan terus ditambah tiap tahun sehingga pada tahun 2020 nanti jaringan angkutan umum yang terintegrasi terdiri dari jaringan angkutan umum massal 30 trayek busway dan 15 trayek pengumpan.

“Prakiraan penumpang 2,7 juta penumpang per hari dengan kebutuhan sarana bus 738 bus gandeng dan 169 bus tunggal,” ujar Suroyo

Sebanyak 10 trayek pengumpan menurut masterplan tersebut di antaranya Teluk Naga- Pluit, BSD-Ciputat, Parung-Ciputat, Blok M-Cinere, Blok M- Depok Baru dan Jati Asih- Cibubur.

Selain itu dalam usulan masterplan itu, juga akan dibangun infrastruktur seperti park and ride di 9 lokasi. Fasilitas integrasi antar moda akan dibangun di 17 lokasi begitu juga fasilitas bagi pesepeda dan pejalan kaki.

Sementara Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengatakan, pada konsep angkutan berbasis rel, akan mengembangkan 13 kawasan terpadu.Tiga belas kawasan terpadu ini di antaranya terletak di Mangga Dua, Kota, Pasar Senen, Thamrin dan Cikarang.

Pemerintah pusat kata dia bertanggungjawab dalam pembangunan seluruh infrastruktur berbasis rel. Oleh karena itu pemerintah provinsi yang akan menyepakati MoU (memorandum of understanding) dengan pihak manapun agar melibatkan Pemerintah Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, dengan adanya masterplan angkutan massal, maka akan ada prioritas pembangunan transportasi. Diharapkan nantinya, realisasinya mengacu pada masterplan yang sudah disepakati.Dengan demikian rencana tidak hanya sekadar menjadi rencana.

“Acuan sudah jelas,ada masterplan transportasi Jabodetabek mana yang dikerjakan terlebih dahulu segera diputuskan. Mana yang kedua, putuskan,” kata Joko Widodo.

Meskipun demikian, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung berpendapat, harus ada roadmap yang jelas mengenai rencana pembangunan transportasi di Jabodetabek. Kalkulasi penumpang yang bisa diangkut dengan rencana pembangunan itu juga harus ada. Begitu pula dengan peran masing-masing daerah penyangga Jakarta.

“Pemerintah masing-masing harus mempunyai masterplan turunan, kan hukumnya ada di Perda,” kata ujar Ellen. (Nizam)