Angkasa Pura 2

Dirjen Bobby R Mamahit: Laporkan Aparat Hambat Bongkar Muat di Pelabuhan

DermagaKamis, 28 Maret 2013
bobby dirjen

JAKARTA (beritrans.com) – Dirjen Perhubungan Laut Bobby R Mamahit menegaskan akan menindak tegas bila ada aparatnya yang menghambat kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Laporkan ke saya, pasti saya tindak,” tegasnya, Kamis (28/3/2013). Dia mengemukakan penegasan itu juga disampaikan dalam pertemuan dengan seluruh unsur instansi dan asosiasi terkait di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (27/3/2013). Dalam pertemuan itu, Bobby memberikan nomor telepon selulernya.

Dia menyatakan dwelling time (rata-rata waktu tiap ton atau meter kubik atau peti kemas yang ditumpuk selama satu bulan) di Pelabuhan Tanjung Priok mesti ditekan hingga tiga hari. Hambatan apapun mesti disingkirkan agar dwelling time tetap terjaga dengan baik.

Karenanya, Bobby mengemukakan mesti terjalin komunikasi dan koordinasi bagus di antara instansi, BUMN dan pengusaha yang terkait dengan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Barang-barang ekspor dan impor yang selama ini menumpuk di pelabuhan agar segera disingkirkan. “Saya sudah meminta kepada Bea Cukai agar barang-barang bermasalah tersebut ditmpatkan di luar pelabuhan sehingga tidak mengganggu arus bongkar muat,” cetusnya.

Selain itu, dirjen meminta agar dipisahkan data kontener yang melewati jalur prioritas, jalur hijau dan jalur merah. “Jangan disatukan. Karena begitu banyak barang ekspor dan impor bermasalah, yang menumpuk di pelabuhan. Kalau datanya disatukan maka bisa-bisa dwelling time menjadi dua bulan, tidak lagi tiga atau empat hari,” tegasnya.

KELUHAN GINSI
Sementara itu, Ketua Umum BPP Gabungan Inportir Seluruh Indonesia (GINSI) Yayat Priyatna mengemukakan masalah krusial yang seringkali dihadapi adalah mengenai pemeriksaan fisik di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). Waktu tunggu untuk dapat dilaksanakan behandle belum ada patokan batas waktu pelaksanaannya.

“Saat ini waktu tunggu mulai dari terbitnya Pemberitahuan Jalur Merah atau PJM sampai selesai pemeriksaan masih berkisar delapan hari. Hal ini perlu dicermati, di titik mana permasalahan ini timbul. Apakah disebabkan oleh pihak operator atau petugas Bea dan Cukai,”kata dia.

Sedangkan pihak Bea dan Cukai, kata dia, sudah jelas menyampaikan bahwa Sercice Level of Agreement (SLA) mengenai pemeriksaan fisik sampai dengan terbit SPPB adalah tiga hari.

“Yaitu, mulai dari pemeriksaan barang, perekaman data, analisa data oleh PFPD sampai dengan terbitnya SPPB. Sedangkan dari pihak operator belum menyampaikan SLA mengenai pemeriksaan fisik di TPF,” jelasnya.

Keluhan lain yang kerap diutarakan para anggota Ginsi, adalah saat pelaku usaha menerima Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) atau sering disebut Notul. “Hanya ada kesalahan tulis, pelaku usaha harus didenda yang nilainya cukup besar,”jelasnya.(aw).

loading...