Angkasa Pura 2

Ekspansi BUMN di Pelabuhan Dikeluhkan Sejumlah Pengusaha

DermagaRabu, 17 April 2013
Pelabuhan

JAKARTA (beritatrans.com) – Ekspansi usaha yang dilakukan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di pelabuhan dikeluhkan sejumlah pengusaha. Para pengusaha menilai BUMN pelabuhan khususnya PT Pelabuhan Indonesa II (Pelindo II) sudah terlalu profit oriented sehingga merugikan pengusaha-pengusaha swasta.

Menurut Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan juga Wakil Ketua Umum Bidang tenaga Kerja Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Benny Soetrisno, lebih dari 1.000 perusahaan jasa yang terkait dengan pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta mulai gulung tikar akibat semakin sulitnya berusaha di pelabuhan menyusul ekspansi besar-besaran yang dilakukan BUMN pelabuhan di Indonesia.

Benny meminta pemerintah mengembalikan pelabuhan sebagai BUMN yang berorientasi pada pelayanan, bukan keuntungan semata guna menjamin kelangsungan usaha swasta nasional di pelabuhan.

“Ekspansi BUMN boleh, namun harus fair. Harus dibedakan antara Perusahaan Umum yang berorientasi pelayanan dan perseroan yang berorientasi keuntungan semata. Yang terjadi pada BUMN di pelabuhan, keduanya tercampur,” kata Benny melalui siaran pers yang diterima beritatrans.com di Jakarta, Rabu (17/4).

Kalau profit oriented jelas tidak boleh melakukan monopoli. Harus ada aturan yang lebih jelas lagi di Kementerian BUMN tentang kondisi ini.

“Pak Dahlan harus membuat aturan ini,” ujar Benny.

UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menegaskan azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi orientasi pemerintah. Usaha yang terkait dengan jasa kepelabuhanan selama ini telah menyerap tenaga kerja yang bersifat massal sehingga mampu mengurangi angka penangguran nasional.

“Jika situasinya seperti ini, saya khawatir, pengangguran meningkat karena usaha swasta nasional yang tergantung kepada pelabuhan gulung tikar,” ujar Benny.

Biaya pelabuhan di Indonesia yang masih relatif mahal membuat biaya logistik juga tinggi. “Sebagai contoh, tarif THC (Terminal Handling Charge) di Indonesia dengan negara lain di ASEAN lebih mahal,” katanya.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan perlu adanya solusi bersama antara BUMN pelabuhan atau BUMN lainnya agar dapat melakukan ekspansi tapitidak menyulitkan atau bahkan mematikan usaha swasta nasional.

Carmelita bilang, pelaku swasta nasional menginginkan agar BUMN dan swasta dapat tumbuh secara bersama-sama sesuai dengan pesan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.

“Perlu dibangun sinergi antara swasta dan BUMN guna menghadapi implementasi Asean Economic Community 2015,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI), Iskandar Zurkarnain mengatakan ekspansi Pelindo II maupun BUMN Pelabuhan lainnya harus dikendalikan karena menyangkut nasib 1.200 Perusahaan Anggota ALFI yang terdaftar. Dia menjelaskan di jasa logistik dan forwarding, lebih dari 300 perusahaan yang telah gulung tikar dari 1.200 perusahaan yang kini dalam posisi terancam bangkrut. Mereka tidak bisa bersaing dengan anak usaha Pelindo II.

“Swasta tidak akan bisa bersaing dengan anak usaha BUMN karena mereka yang menguasai pelabuhan. Kalau tidak segera ada aksi nyata dari pemerintah maka akan terjadi penambahan jumlah angka pengangguran,” ujar Iskandar. (aliy)