Angkasa Pura 2

Pantaskah kebijakan penghapusan kereta ekonomi dilakukan

Another NewsRabu, 17 April 2013
Iskandar-Abubakar-3-296x199

Kalau kita mengacu kembali kepada kebijakan tarif angkutan umum di Indonesia pada umumnya dan secara lebih khusus dikawasan perkotaan sangat sulit untuk disesuaikan karena tekanan politik yang sangat besar.

Padahal sebagian dari angkutan umum di kota tidak disubsidi atau mendapatkan subsidi yang tidak memadai. Hal ini mengakibatkan ketidak seimbangan dalam menjalankan angkutannya, yang jelas perawatan akan terlantar yang berakibat kualitas pelayanan memburuk seperti yang yang kita lihat dengan kereta ekonomi maupun angkutan kota lainnya.

Kenaikan tarif terakhir yang berlaku di KA Jabodetabek dilakukan pada tahun 2002, sudah sebelas tahun yang lalu, pernah dinaikkan 2 kali namun akhirnya diturunkan kembali.

Sementara inflasi antara kenaikan tarif 2002 sampai 2012 telah lebih dari 109 persen. Jadi tarif di tahun 2002 (waktu itu ditetapkan Rp 2000) nilainya sama dengan Rp 4180 sekarang. Sedangkan perhitungan PT KAI untuk Bogor – Jakarta atau sebaliknya adalah Rp 5831.

Sangatlah ironis tarif tidak pernah dinaikkan padahal upah buruh nominal sudah meningkat juga sedikit diatas laju inflasi.


Masalah 2 pelayanan dengan 2 tarif

Masalah lain yang juga muncul adalah sulitnya mengoperasikan angkutan massal perkotaan missal dengan 2 tarif. Tidak lazim diterapkan di angkutan massal kereta api perkotaan. Pernah diterapkan di Paris tetapi kemudian dihentikan karena kesulitan untuk mengelola pintu masuk, peron.

Apa yang bisa dilakukan

Kalau Pemerintah bersama PT KAI menghapuskan pelayanan ekonomi beberapa langkah harus dilakukan diantaranya:

Tetap memberikan perbedaan tariff yang bisa dilaksanakan dengan pemberian diskon untuk kelompok masyarakat tertentu (pelajar, disfabel, dan lansia) yang pelaksanaan biasanya dengan menggunakan system elektronik (karcis elektronik/smart card). Disamping itu untuk menghadapi permasalahan masyarakat miskin kota dapat diselesaikan dengan memberikan tariff khusus.

Pemerintah agar tetap memberikan subsidi kepada angkutan umum perkotaan, sehingga dapat menjadikan angkutan yang murah, cepat namun tetap berkualitas tinggi.Pemberian subsidi tidak boleh nanggung, subsidi harus bisa menutup gap antara tarif yang diberlakukan dengan biaya pokok, dengan catatan bahwa pelaksanaannya diaudit dengan benar.

Secara reguler tarif seharusnya disesuaikann sehingga masyarakat juga harus menyadari bahwa biaya untuk memberikan pelayanan meningkatkan sejalan dengan peningkatan beban operasional menjalankan angkutan umum/kereta api. Untuk itu perlu ada kebijakan yang jelas berapa persen yang dibebankan kepada masyarakat dan berapa persen yang dibebankan kepada pemerintah. Hal ini perlu dijadikan patokan penetapan kebijakan subsidi pemerintah.

Iskandar Abubakar / @iskandarabu

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari