JAKARTA (Beritatrans.com) -- Sedikitnya delapan DPW dan DPC APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) mendesak DPP-APBMI menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam waktu dekat ini.Desakan Munaslub itu untuk minta pertanggungjawaban Ketua Umum DPP APBMI, Bambang K Rahwardi yang dinilai gagal memperjuangkan nasib anggota dari ancaman monopoli usaha oleh Pelindo. Permintaan Munaslub itu datang dari DPC APBMI Cirebon, DPW Jawa Tengah, DPW Banten, DPW Kalbar, DPC Jambi, DPW Sumbar, DPW Sumut dan DPW Lampung. Ketua DPW APBMI Jateng, Romulo Simangunsong dalam suratnya kepada DPP APBMI menyesalkan sikap Ketum yang tidak transparansi. Misalnya, selaku anggota Tim Adhoc mereka tidak diikut sertakan dalam rapat pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang pengganti KM 14/2002 di Ditjen Hubla tgl 31 Mei dan 7 Juni lalu.Selain itu, tambah Romulo, ketum tidak menyampaikan rekomendasi ke daerah daerah seperti diamanatkan Rakernas 2013 di Jakarta. Ketum bahkan menyebarkan informasi ke daerah daerah bahwa Rakernas tersebut tidak sah dan berbagai protes lainnya atas sikap Ketum.Tarif OPP/OPT Priok naik 46 persenSementara itu tarif jasa bongkar muat (OPP/OPT) di dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok naik sekitar 46 persen mulai 1 Juli 2013 ini.Wakil Ketua II DPW APBMI Jakarta , Sodik Harjono mengatakan, kenaikan tarif itu diambil karena sejak 2008 tarif bongkar muat di Priok belum pernah naik. Sementara upah buruh yang dibayar perusahaan bongkar muat sudah naik berkali kali.Selain itu, kenaikan tarif untuk menutupi biaya operasional peralatan bongkar muat menyusul kenaikan harga BBM baru baru ini. (wilam)