Angkasa Pura 2

RI-Kroasia Jalin Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi Pelaut

SDMJumat, 30 Agustus 2013
bobby coast guard-edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Urusan Maritim, Transportasi dan Infrastruktur Republik Kroasia menjalin kerjasama dalam bidang Pelatihan dan Sertifikasi Pelaut. Kerjasama ini didasari STCW 1978 dan Amandemennya.

Kepala Humas Ditjen Perhubungan Laut, Sindu Rahayu dalam siaran persnya yang diterima beritatrans.com, Kamis (29/8/2013) menyatakan, naskah Memorandum of Understanding-MoU (naskah kesepakatan saling pengertian) itu akan ditandatangani masing-masing oleh Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit dan Menteri Urusan Maritim, Transportasi dan Infrastruktur Republik Kroasia, Sinia Hajda Docic disaksikan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono, Jumat (30/8/2013).

“Perjanjian Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Kementerian Urusan Maritim, Transportasi dan Infrastruktur Republik Kroasia ini mengatur tentang pengakuan sertifikat nasional pada kedua pihak dan dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan Sertifikasi dan Tugas Jaga untuk Pelaut (STCW) 1978, dan amandemennya,” tegas Sindu Rahayu.

Menurut dia, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan I/10 dari STCW 1978 beserta amandemennya termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Koda STCW, pemerintah RI dan Kroasis menyepakati sertifikat nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing negara.

Di samping itu, pemerintah RI dan Kroasia juga akan menerbitkan sertifikat pengakuan kedua belah pihak dengan peraturan ½ dari STCW 1978 beserta amandemennya dengan mengikuti kepatuhan kedua negara terhadap persyaratan Peraturan I/7 dari STCW 1978 beserta amandemennya dan Bagian A-1/7 dari Koda STCW.

“Pemerintah Indonesia dan Kroasia memastikan pelatihan dan penilaian terhadap pelaut sebagaimana dipersyaratkan di dalam ketentuan STCW 1978 beserta amandemennya dikelola dan dipantau sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian A-I/6 dari Koda STCW,” katanya.

Sindu juga mengemukakan, kerjasama juga mengatur suatu pendaftaran atau pendaftaran-pendaftaran dari semua sertifikat dan pengesahan diatur dan informasi tersebut akan disediakan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan I/2 STCW 1978 beserta amandemennya.

Dia menambahkan, kedua negara juga menjamin orang-orang yang bertanggungjawab, dan orang-orang yang memberikan pelatihan dan penilaian tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Bagian A-1/6 dari Koda STCW untuk jenis dan tingkat pelatihan atau penilaian yang terlibat.

“Kedua negara berhak melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas dan prosedur yang disetujui dan akan membuat bahan dan fasilitas pelatihan disediakan untuk pemeriksaan dan peninjauan kembali ketika diminta,” papar Sindu.

Kepala Humas Ditjen Hubla itu menegaskan, mengingat makin kompleksnya permasalahan yang timbul terhadap faktor keselamatan pelayaran yang disebabkan ketidakpastian kompetensi pelaut dan tidak adanya keseragaman diantara negara anggota IMO dalam melaksanakan pendidikan kepelautan, maka negara-negara anggota IMO sepakat untuk membuat konvensi internasional, khusus untuk mengatur kompetensi bagi mereka yang akan bekerja di kapal. (machda)

loading...