TIMIKA (beritatrans.com) -- Bandara Mozes Kilangin Timika, Mimika, Papua yang sejak 1970 milik khusus PT Freeport Indonesia akan segera dikelola Unit Pelaksana Bandara Umum (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.Pergantian pengelolaan ini menyusul ditandatanganinya kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Mimikia, Timika di Kantor Kemenhub Jakarta, Kamis (5/9/2013).Bandara Mozes Kilangin sejak beberapa tahun terakhir yang semula khusus penunjang operasional perusahaan tersebut, sudah mulai melayani masyarakat luas dari dan ke Mimika. Hingga saat ini, bandara tersebut sudah melayani hinggga 200.000 penumpang/tahun.Pengembangan ini merupakan langkah positif mengingat semakin banyak masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi sebagai penghubung di tiap pulau dan antarpulau. Kami menyambut baik dan diharapkan pengembangannya bisa selesai dalam satu-dua tahun mendatang sehingga bisa segera melayani masyarakat luas," ujar Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti S Gumay.Dia menambahkan, dengan adanya pengembangan tersebut, maka pengelolaan bandara khusus PT Freeport Indonesia itu akan dialihkan dan dilakukan oleh UPBU karena sudah menjadi bandara umum.Anggaran yang akan digunakan, menurut Herry berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dukungan dari PT Freeport melalui dana corporate sosial responsibility (CSR) yang akan dibahas selanjutnya.Herry menambahkan, kendati nanti menjadi bandara umum, namun tetap akan ada sarana khusus bagi PT Freeport Indonesia untuk melancarkan kegiatan operasional mereka."Ya, nantinya akan ada fasilitas untuk Freeport dan bila pengembangan selesai dengan cepat maka bisa segera dilaunching," imbuh Herry.Pelayanan umum ini akan mendukung perkembangan perekonomian, perdagangan, pariwisata dan menjadi penghubung untuk melayani masyarakat dari dan ke Kabupaten Mimika.Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto mengungkapkan, karena tingkat kebutuhan transportasi masyarakat setempat semakin tinggi, maka pihaknya akan menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah. (machda)