JAKARTA (beritatrans.com) Instruksi Presiden Soekarno kepada Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membuat kajian uji coba desain penghubung Selat Sunda" pada 1965 akankah terwujud.Yang jelas, ahli konstruksi Ireng K mengatakan, konstruksi Jembatan Selat telah diperhitungkan secara matang dan memiliki tinggi 85 meter secara vertikal dari permukaan laut, sehingga mampu dilalui kapal tanker tertinggi di dunia. Secara vertical clearance 85 meter sudah bias karena kapal tertinggi hanya 75 meter.Perairan laut di bawah Jembatan Selat Sunda (JSS) dirancang mampu dilintasi oleh kapal laut terpanjang maupun tertinggi pada masa mendatang. Nantinya, keberadaan JSS dipastikan tidak akan mengganggu alur transportasi laut internasional dan navigasi kapal saat melewati Selat Sunda, ujarnya pada Simposium Arsitektur Jembatan Selat Sunda di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/9/2013).Di sisi lain, kata Ireng, tinggi 85 meter sudah memperhitungkan kemungkinan air pasang di laut Selat Sunda. Selain secara vertikal mampu dilalui kapal tertinggi, jambatan ini pun aman untuk dilalui kapal terpanjang atau terlebar.Begitu juga secara horizontoal clearance, kapal terpanjang. Yang terpanjang itu hampir 400 meter. Supaya bisa melewati, dibutuhkan ruang bebas 1,2 km. Kalau 2 arah kita butuh ruang bebas 2,2 km.Dikatakan Ireng, pembangunan Jembatan Selat Sunda mengadopsi dari proyek 2 jembatan yang hampir sejenis di dunia, yakni jembatan Akashi Kaikyo di Jepang, dan Jembatan Messina di Italia yang masih dalam tahap perencanaan.Jembatan SuramaduMantan presiden Megawati Soekarnoputri boleh berbangga dengan Jembatan Suramadu karena jembatan terpanjang di Indonesia itu adalah "warisan" pemerintahannya.Betapa tidak, walaupun bukan dirinya yang meresmikan pembukaannya, tapi Megawati-lah yang pada 20 Agustus 2003 melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan sepanjang 5.438 meter yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura itu.Baru, setelah enam tahun berjalan, jembatan yang pembangunannya menelan biaya lebih dari empat triliun rupiah itu rampung dan pembukaannya diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.Akankah Presiden Yudhoyono mengikuti langkah Megawati terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) di mana "ground breaking" infrastruktur yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu ditargetkan berlangsung pada 2014?Presiden Yudhoyono sendiri telah mengisyaratkan keberlanjutan rencana pembangunan jembatan sepanjang 29 kilometer itu. Bahkan, pembahasan nasib mega proyek senilai Rp200 triliun itu pun mengalami kemajuan.Kemajuannya antara lain ditandai dengan adanya usul Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tentang penyatuan konsorsium BUMN dan pemrakarsa pembangunan JSS, PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), dalam membuat studi kelayakan JSS.Pengombinasian BUMN dan GBLS itu diharapkan dapat membangun sinergitas sehingga target "ground breaking" (pemancangan tiang pertama -red.) pembangunan JSS pada akhir 2014 dapat dilaksanakan, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta 8 Juli lalu. Instruksi Presiden SoekarnoWacana tentang jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu bukanlah hal baru karena Prof. Sedyatmo dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah mengusulkan apa yang disebut Tri Nusa Bimasakti atau keterhubungan Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali pada 1960.Joko Surono dalam laporan kajian akademisnya berjudul "Tinjauan politik Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda" menuliskan tahapan perkembangan gagasan hingga sampai pada sejumlah langkah pemerintah terkait JSS ini.Dalam laporan itu terungkap bahwa usul Prof Sedyatmo tahun 1960 itu diikuti dengan instruksi Presiden Soekarno kepada ITB untuk melakukan "uji coba desain penghubung Selat Sunda" pada 1965.Seterusnya di era Orde Baru, Presiden Soeharto menunjuk BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk melakukan studi tentang Tri Nusa Bimasakti itu pada 1986.Dua puluh tiga tahun setelah penugasan Presiden Soeharto kepada BPPT itu, di era pemerintahan Presiden Yudhoyono, gagasan pembangunan JSS ditindaklanjuti oleh pihak swasta maupun pemerintah dengan kajian prastudi kelayakan dan penerbitan keputusan presiden.(machda).