Angkasa Pura 2

Soal Eksekusi ACK, Kereta Api Ajukan PK ke MA

EmplasemenRabu, 18 September 2013
logo-baru-pt-kai-610x250

JAKARTA (beritatrans.com) — Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Radjiman Billitea & Partner, mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK) perkara dari kasus penguasaan sepihak atas  lahan miliknya yang terletak di Jalan  Jawa dan Jalan  Madura Kelurahan Gang Buntu Medan, Sumatera Utara.

“Lahan seluas kurang lebih 7 hektar itu saat ini dikuasai dengan cara melawan hukum oleh PT Arga Citra Kharisma atau PT ACK. Di atas lahan tersebut sudah berdiri hotel, mall, gedung perkantoran dan rumah sakit,” ujar Kuasa Hukum PT KAI dari kantor hukum Radjiman Billitea & Partner (BP), Savitri Kusumawardhani usai mengajukan Memori PK PT KAI ke MA melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Rabu (18/9).

Penyampaian memori PK tersebut dilakukan sebagai upaya pengembalian dan perlindungan aset kekayaan Negara milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI  di Jalan. Jawa dan Jalan  Madura, yang lebih dikenal masyarakat sebagai Kelurahan Gang Buntu di Medan, Sumatera Utara yang telah dikuasai dengan cara melawan hukum oleh oknum pengusaha property dengan nama PT. Arga Citra Kharisma.

Menurut dia, pada hari ini PT KAI telah mendaftarkan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,” jelas Kuasa Hukum PT KAI dari kantor hukum Radjiman Billitea & Partner (BP) Savitri Kusumawardhani, kepada pers di Jakarta sebelum bertolak ke Medan Sumatera Utara.

Savitri menjelaskan, upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut dilakukan PT KAI dengan alasan, Pertama  ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) (Vide Pasal 67 Huruf B Uu Mahkamah Agung) yang menunjukan bahwa di Jl. Jawa dan Jl. Madura, Kelurahan Gang Buntu di Medan, Sumatera Utara tersebut adalah milik PT KAI.

Kedua terdapat beberapa kekhilafan atau kekeliruan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 (Vide Pasal 67 Huruf F Uu Mahkamah Agung), diantaranya yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 yang tidak memuat dasar alasan hukum yang jelas dalam pertimbangan putusan MA No. 1040 jo. putusan pt no. 415 jo. putusan pn no. 314 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) dan pasal 189 Rbg.

Dasar hukum lainnya dari Penyampaian Memori PK oleh  PT KAI kepada MA  adalah Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 telah memberikan putusan yang bertentangan dengan 5 (lima) putusan inkracht terdahulu yang menyatakan bahwa pemohon peninjauan kembali merupakan pemilik sah terhadap tanah dan bangunan rumah dinas yang terletak di Lahan Objek Sengketa.

Selain itu, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (Ultra Petitum Partiem) dalam Putusan MA No. 1040 Jo. Putusan Pt No. 415 Jo. Putusan Pn No. 314 (Vide Pasal 67 Huruf C Uu Mahkamah Agung). (santi/machda)