Angkasa Pura 2

Kemenhub Segera Bentuk Desk Transpotasi Perkotaan

KoridorKamis, 26 September 2013
Dr. Ir. Bambang Susantono, MCE -- Wakil Menteri Perhubungan

JAKARTA  (beritatrans.com) — Mengantisipasi berbagai permasalahan transportasi di perkotaan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera membentuk Desk Transportasi Perkotaan yang bersifat multimoda.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantoro dalam seminar “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Kepentingan Lalulintas dan Transportasi” di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Desk ini akan berfungsi untuk fasilitasi, asistensi, koordinasi dan sinkronisasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transportasi perkotaan yang sifatnya antar moda. Seperti diketahui moda transportasi perkotaan yang dominan adalah berbasis jalan, rel dan sungai. Seperti diketahui bersama, kota-kota di Indonesia dihadapkan pada kondisi terbatasnya layanan angkutan umum dan pertambahan kendaraan pribadi yang sangat pesat.

“Harus dimulai langkah-langkah yang sistematis untuk mengurangi ketergantungan kita bersama kepada kendaraan pribadi dalam aktivitas mobilitas keseharian kita. Untuk itu revitalisasi angkutan umum perkotaan dan pengendalian kendaraan pribadi di pusat kota harus dilaksanakan secara terintegrasi,” kata Bambang.

Menurutnya, di era dominasi urban di Indonesia ditunjukkan dengan makin besarnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Saat ini lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.

Kota-kota besar di Indonesia, ujarnya, mengalami penurunan tingkat kecepatan rata-rata kendaraan, dan makin padatnya lalulintas di jalan yang ditunjukkan dalam VCR (vehicle to capacity ratio), atau nisbah antara jumlah lalulintas dan kapasitas jalan. Sebagai contoh, VCR di kota Jakarta, Surabaya, dan Bandung sudah mencapai lebih dari 83%.

Wamen Perhubungan juga menyampaikan, Desk Transportasi Perkotaan ini ditargetkan dapat dibentuk bulan depan dan akan dimatangkan dalam Rapat Kerja Teknis Perhubungan Darat yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-3 Oktober 2013 di Surabaya.

Dalam Rakernis ini akan diundang para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota, propinsi dan pemangku kepentingan transportasi perkotaan lainnya. Diharapkan juga dapat segera dibentuk Forum Transportasi Perkotaan sebagai wadah tukar pengalaman bagi para pengelola transportasi perkotaan.

Dalam pengarahannya, Wamenhub juga meminta agar dinas perhubungan baik di kota besar dan metropolitan, maupun di kota kecil dan sedang, untuk sesegera mungkin membenahi angkutan umum dan mengatur pergerakan kendaraan pribadi di perkotaan. Menurut data BPS Indonesia memiliki 12 kota kecil; 60 kota sedang; 15 kota menengah; 10 kota metro dan 1 kota mega, ujarnya.

Untuk memutus ketergantungan pada kendaraan pribadi, Wamenhub mengusulkan 3 langkah strategis pembenahan transportasi kota kecil; 5 langkah untuk kota sedang; 8 langkah untuk kota menengah; dan 11 langkah untuk kota metropolitan. Seperti diketahui, Jabodetabek telah memiliki rencana aksi berupa 17 langkah yang dikoordinasikan melalui kantor wakil presiden.

“Langkah-langkah ini kombinasi antara kebijakan yang bersifat insentif bagi masyarakat yang menggunakan angkutan umum (pull policy) antara lain: e-tiket angkutan umum, pembangunan angkutan umum massal, penyediaan fasilitas park and ride, penyediaan fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, penyediaan informasi perjalanan berbasis IT, integrasi antar moda angkutan umum, penataan ulang trayek dan fasilitas pengumpan/pemadu moda,” paparnya.

Dia menambahkan, kebijakan lainnya berupa disinsentif (push policy) bagi pengguna kendaraan pribadi seperti menaikkan ongkos parkir di tengah kota, sistem plat nomor ganjil-genap, ERP dll. Wamenhub merujuk kepada UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP no. 32 tahun 2011 yang mengatur secara teknis penerapan transport demand management, serta UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP no. 97 nomor 2012 yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Lalulintas.

Selain itu, langkah-langkah pembenahan transportasi di Indonesia dapat didukung dengan penerapan teknologi informasi yang juga dikenal sebagai sistem transportasi cerdas (Intelligent Transport System/ITS).

Contohnya penggunaan GPS pada angkutan umum; pengendalian lalu lintas dengan ATCS (Area Traffic Control System); dan kartu prabayar (e-ticket) untuk membayar ongkos transportasi yang sekarang mulai disukai.

“Ke depannya, metode ini akan semakin sering digunakan seiring dengan perkembangan menuju cashless society,” jelasnya.

Beberapa situs internet dan aplikasi smartphone juga berkembang di masyarakat dalam upaya merencanakan perjalanan secara efisien dan sudah menjadi sahabat para pekerja di Jakarta dalam menyiasati rute perjalanan sehari-hari di tengah kemacetan ibukota. Terdapat pula situs dan aplikasi smartphone yang berbasis komunitas yang juga berkembang dengan cukup cepat.(Ridwan)