Angkasa Pura 2

Pelindo Banjarmasin Prioritaskan Pembongkaran Barang Strategis

DermagaTuesday, 1 October 2013

BANJARMASIN (beritatrans.com) — Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan, Addy Chairuddin Hanafiah mengharapkan, Pelindo III Banjarmasin memprioritaskan pembongkaran barang-barang kebutuhan bersifat strategis seperti gas elpiji.

“Sebagai contoh gas elpiji sekarang termasuk barang strategis, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat banyak sehingga pembongkarannya di pelabuhan menjadi prioritas,” lanjutnya menjawab Antara Kalsel, Senin (30/9/2013).

Mengenai kelangkaan elpiji dalam sepekan belakangan, dia menyatakan, dari segi persediaan tak ada masalah, hanya keterlambatan pembongkaran di pelabuhan, sehingga penyalurannya juga terlambat.

“Menurut informasi, keterlambatan pembongkaran karena masalah administrasi. Namun beberapa hari lalu sudah dilakukan pembongkaran dari kapal pembawa bahan bakar tersebut,” ungkapnya tanpa merinci penyebabnya.

“Dengan sudah dibongkarnya gas elpiji di pelabuhan Banjarmasin, kita berharap, masyarakat/konsumen tak perlu khawatir akan ketiadaan bahan bakar keperluan rumah tangga tersebut,” lanjutnya.

Faktor lain penyebab kelangkaan dan mahalnya harga elpiji di Banjarmasin dan daerah sekitar, menurut dia, karena belum semua kabupaten/kota di Kalsel masuk program konversi minyak tanah ke bahan bakar berupa gas tersebut.

Sementara daerah/kabupaten yang belum masuk program konversi tersebut, penduduknya juga sudah mulai menggunakan gas elpiji untuk bahan bakar keperluan rumah tangga.
Oleh sebab itu, tidak mustahil terjadi kekurangan pasokan, karena kekeliruan perhitungan akan kebutuhan elpiji, baik untuk ukuran tabung 12 Kg maupun tiga kilogram.

“Apalagi orang-orang yang berkemampuan juga ikut memakai elpiji bersubsidi (tabung isi tiga kg), sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kelangkaan dan harga di pasaran meningkat,” ujarnya.

Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, sampai saat ini baru empat di antaranya yang sudah masuk program konversi minyak tanah ke gas elpiji, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.

Sedangkan sembilan kabupaten di “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” Kalsel belum masuk program konversi tersebut, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru. Begitu pula Kabupaten Tabalong yang merupakan ladang minyak di Kalsel, hingga kini belum masuk program konversi minyak tanah ke gas elpiji tersebut, demikian Addy Ch Hanafiah. (tifa/machda)