Angkasa Pura 2

INCAFO Minta Pemerintah Harus Tegas Soal Cabotage

DermagaSenin, 7 Oktober 2013
kapal niaga

JAKARTA (beritatrans.com) — Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO) Universitas Indonesia menilai ada upaya-upaya untuk melakukan penggebosan terhadap program nasional asas cabotage yang mewajibkan kegiatan angkutan laut domestik menggunakan kapal berbendera Merah Putih.

“Upaya penggembosan itu dilakukan dengan memanfaatkan perizinan usaha pelayaran yang abal-abal, memprovokasi publik melalui isu-isu logistik mahal, harga pangan yang tidak kompetitif hingga negosiasi cabotage,” tegas Koordinator INCAFO, Idris Sikumbang di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan INCAFO sudah mencium gelagat ini dan telah menyampaikan kepada pemerintah agar lebih tegas terhadap upaya-upaya penggembosan terhadap cabotage.

“Cabotage itu lokomotif perekonomian nasional dan terbukti hasilnya,” ujarnya menanggapi adanya usulan agar Inpres No.5 tahun 2005 tentang cabotage direvisi.

 

Kondisi Armada Niaga Nasional Pasca Cabotage
——————————————————————————————-
Periode                       Jumlah kapal (Unit)               Kapasitas (Gross Tonnage)
——————————————————————————————-
Maret 2005                           6.014                                         5,67 juta
Juli 2013                               2.536                                        17,89 juta.
——————————————————————————————-
Sumber: Kemenhub

Menurutnya, kebijakan asas cabotage telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional maupun perwujudan kedaulatan negara. Investasi terhadap sektor pelayaran hampir mencapai US$20 miliar sehingga jumlah kapal di Indonesia semakin besar.

Hingga posisi Juli 2013, ujar Idris, jumlah kapal niaga nasional tercatat sebanyak 12.536 unit, meningkat 107,5% dibandingkan dengan periode Maret 2005, sedangkan kapasitas kapal niaga nasional melonjak drastis hingga mencapai 215,5%.

Idris mengemukakan, selain investasi di pelayaran, program nasional cabotage telah terbukti menggerakkan perekonomian nasional dimana sektor industry kapal dan penunjangnya, perbankan, pelabuhan, asuransi, tenaga kerja, property dan industry kreatif lainnya tumbuh.

“Inpres No.5 tahun 2005 itu merupakan salah  satu kebijakan yang paling berhasil  dilaksanakan dari sejumlah inpres lainnya, baik dari sisi dampak ekonominya maupun dalam kerangka perwujudan kedaulatan netara,” ujarnya.

Penasehat INCAFO, Agus Muldya Natakusumah mengatakan saat ini program nasional ass cabotage masih dalam  proses transisi sehingga cara pandang lama yang cenderung menolak asas cabotage masih tersisa. “Cara pandang inilah  yang harus diubah,” katanya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan asas cabotage sudah sangat baik karena mampu meningkatkan minat investasi secara signifikan, tetapi cabotage harus dilihat lebih luas dan komprehensif karena telah membawa perubahan bagi perekonomian nasional.

“Contohnya, praktek ekspor dan impor yang masih menggunakan kapal berbendera luar negeri, padahal potensi ekonomi jika menggunakan kapal nasional sangat besar. Ini yang harus menjadi konsen bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya, untuk masuk ke industri galangan kapal, skill nasional juga perlu dikembangkan sepert penyediaan komponen permesinan, alat komunikasi dan kabel-kabel kapal.  “Pemerintah perlu mendorong agar sektor itu bisa berkembang dan bergerak lagi,” tegasnya.

Idris mengingatkan Indonesia harus siap terhadap perubahan yang lebih besar akibat efek cabotage dengan mempersiapkan sektor pelabuhan, galangan, industry penunjang dan industry lainnya. “Cabotage harus harus tetap maju, jangan mundur lagi,” tegasnya.(awe/machda)

loading...