Angkasa Pura 2

Arief Heryanto:

Tekan Biaya Logistik Nasional, Kementerian Perhubungan Bangun Jalur KA ke Pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon, Tanjung Emas & Tanjung Perak

EmplasemenJumat, 11 Oktober 2013
arief heryanto-1

JAKARTA (beritatrans.com) – Untuk menekan tingginya biaya logistik nasional, Kementerian Perhubungan membangun jalur kereta  ke empat pelabuhan besar di jalur Pantura. Pembangunan track kereta tersebut dimulai akhir tahun ini dan diharapkan tuntas dalam kurun waktu satu tahun.

Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Arief Heryanto, mengemukakan jalur kereta tersebut yakni ke Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Dengan pembangunan jalur kereta yang diperkirakan mendekati angka Rp1 trliun tersebut, Arief Heryanto menyatakan maka arus barang impor, ekspor dan domestik bisa menggunakan kereta api.  Jalur kereta yang terkoneksi dengan pelabuhan itu akan meningkatkan transportasi barang dari dan ke kawasan industri dan pabrik-pabrik.

“Ini yang menjadi concern tinggi Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Wakil Menteri Perhubungan, dan Bapak Dirjen Perkeretaaapian,” ungkap Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian kepada beritatrans.com, Jumat (11/10/2013).

Penggunaan jasa angkutan KA selain lebih ekonomis, juga lebih memperpendek waktu serta menekan biaya-biaya lain.  “Pada sisi lain, bila menggunakan truk yang beroperasi jalan raya, maka akan banyak biaya-biaya yang tergolong tak terduga, misalnya pungli. Selain itu, ada potensi kemacetan dan kecelakaan di jalan raya,” ungkapnya .

Direktur Prasarana Perkeretaapian mengutarakan penggunaan jalan raya untuk mobilitas arus barang, menimbulkan biaya tinggi dalam pemeliharaan dan perawatan jalan. Pemborosan anggaran itu jumlahnya triliunan rupiah setiap tahun. “Kita bisa menghemat biaya pemeliharaan dan perawatan jalan,” ujarnya.

Di samping itu, penggunaan jalan raya juga berpotensi menimbulkan begitu banyak polusi, termasuk polusi udara dan kebisingan. “Belum lagi menimbulkan ekses negatif secara psikologis, antara lain menyebabkan banyak orang stres. Juga terganggunya produktifitas nasional. Kalau dihitung-hitung secara keseluruhan maka biaya yang ditanggung negara untuk menangani seluruh ekses negatif penggunaan jalan raya, sangat besar jumlahnya.

24% PDB

Rencana Kementerian Perhubungan yang diungkapkan Arief Heryanto itu menjadi jawaban cerdas atas sinyal dari Bank Dunia soal logistik nasional. Sebelumnya, spesialis senior perdagangan Bank Dunia Henry Sandee menjelaskan, biaya logistik nasional mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB). Biaya itu berdasarkan laporan  Institut Teknologi Bandung (ITB) serta masukan dari para ahli Bank Dunia.
Biaya logistik Indonesia yang masih tinggi dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan Negara lain dalam satu kawasan. Tingginya biaya logistik ini menjadi persoalan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi ini menuntut tindakan konkret pemerintah untuk bisa menekan biaya logistik agar bisa meningkatkan akses ke pasar internasional. “Biaya logistik nasional di Indonesia 24% dari PDB, lebih tinggi disbanding negara-negara tetangga. Menekan biaya, meningkatkan kualitas system logistik, dan transportasi akan meningkatkan akses ke pasar internasional dan berdampak langsung pada peningkatan perdagangan,” ujar Henry.

Menurut Henry, berdasarkan laporan tahunan yang disusun oleh Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB Bandung, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Kelompok STC, dan Panteia
Research Institute di Belanda serta Kantor Bank Dunia Indonesia, waktu tunggu kontainer (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu penyumbang utama tingginya biaya logistik di Indonesia. (aw).

 

loading...