Angkasa Pura 2

Kemenhub Didesak Cabut Aturan Hambat Investasi SSS

DermagaMonday, 4 November 2013

Jakarta (Beritatrans.com) — Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Indonesia mendesak Kementerian Perhubungan merevisi KM 48/2011 terkait dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan kapal asing untuk investasi short sea shipping (SSS).

Wakil Ketua Kadin Natsir Mansyur mengatakan penerapan KM 48/2011 yang memperkuat penerapan asas cabotage justru menjadi bumerang terhadap upaya pengadaan kapal untuk pelayaran jarak pendek ataushort sea shipping (SSS).

Penerapan asas cabotage, kata dia, cenderung menguntungkan operator kapal berukuran besar yang selama ini berfokus pada angkutan jarak menengah dan jauh ataupun lintas regional. “Sebaiknya ada revisi KM 48/2011, kita masih membutuhkan investasi asing untuk kapal berorientasi SSS. Pemerintah mestinya lebih fleksibel dan jangan terlalu kaku menerapkan cabotage, harus lebih bijak melihat persoalan dan kebutuhan pelayaran,” jelasnya, kemarin.

SSS merupakan pola angkutan komersial yang memanfaatkan aliran sungai dan perairan pesisir pantai untuk pengiriman barang dari pelabuhan utama dengan tujuan pelabuhan konvensional skala kecil.

Natsir menambahkan, pola angkutan pelayaran SSS sangat dibutuhkan dalam membangun konektivitas antar pulau di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tujuan pengiriman logistik. Di sisi lain, pola SSS juga dapat bermanfaat untuk mengurangi kepadatan atau stagnasi arus bongkar muat kapal di pelabuhan utama.

“Kemenhub terlalu kaku dalam cabotage yang sebenarnya tidak bisa digeneralisasi penerapannya. SSS masih sangat membutuhkan asing untuk pengadaan kapal, dan itu untuk konektivitas kita, ini yang harus diperhatikan,” katanya.

Investasi asing SSS yang dimaksud adalah untuk pengadaan kapal berkapasitas maksimal 3.500 DWT. Natsir mengestimasi tingkat kebutuhan kapal SSS itu bisa mencapai 1.000 unit dengan perkiraan kebutuhan investasi Rp10 triliun untuk mendukung konektivitas logistik di Tanah Air.

Namun, kata Natsir, pemenuhan kapal itu terhambat lantaran penerapan asas cabotage berdasarkan KM 48/2011 yang hanya berpihak pada segelintir pihak yang lebih berorientasi pada bisnis dibandingkan dengan konektivitas antar daerah secara keseluruhan. kapal SSS meliputi general cargo, bulk carrier, container shipping, kapal curah cair maupun padat dengan tonase dari 1.500 DWT hingga 3.500 DWT serta mempunyai jarak jangan antara 400 mil hingga 600 mil laut.

“Kita sebenarnya mendukung asas cabotage, tapi pemerintah juga harus bijak dengan memberi insentif untuk SSS, salah satunya itu melalui revisi KM 48/2011, agar ada keseimbangan antara penegakan kedaulatan bangsa konektivitas maupun mendorong ekonomi daerah,” tegas Natsir.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit menegaskan tidak akan memberikan izin bendera berbendera asing untuk pengangkutan barang di Tanah Air. ”Kalau angkutan barang sudah nggak ada izin. Itu cuma untuk offshore,” tegasnya seraya mengatakan kapal pengangkut barang di Indonesia masih memadai, bahkan para pemilik kapal berebut muatan karena jumlah kapal sudah berlebih.(yfent)