JAKARTA (beritatrans.com) - Sebanyak 80 pengusaha bus antarkota antarpropinsi (AKAP) dipanggil dan dikumpulkan Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso. Dalam pertemuan tersebut, disepakati segera diterbitkan kartu pengawasan (KP) pengalihan trayek bus.Kepada beritatrans.com, Jumat (10/1/2014), Suroyo Alimoeso mengemukakan dikumpulkannya puluhan pengusaha bus itu karena adanya permintaan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkaitan dengan ditutupnya Terminal Bus Lebak Bulus karena pekerjaan konstruksi stasiun pusat subway atau MRT.Penutupan itu menyebabkan tidak bisa lagi bus AKAP masuk ke terminal tersebut. "Karenanya pada Kamis (9/1) kemarin, kami mengumpulkan pengusaha bus AKAP dan Kepala Dinas Perhubungan DKI menjelaskan penutupan tersebut. Pada prinsipnya pengusaha AKAP tidak berkeberatan dan meminta trayek dialihkan," ungkap dirjen.Karena penerbitan izin trayek dan pengalihan trayek merupakan domain Ditjen Perhubungan Darat, Suroyo menegaskan maka pihaknya segera menerbitkan kartu pengawasan (KP) yang merupakan instrumen alat kontrol pengoperasian bus di satu trayek. "Jadi tidak perlu izin trayek baru. Cukup KP-nya saja yang diubah," cetusnya.Bus-bus tersebut, dia menuturkan dialihkan trayeknya ke terminal lain, seperti Kalideres, Kampung Rambutan dan Pulogadung. "Inilah bagian dari bantuan Kementerian Perhubungan terhadap program pembangunan yang digelar Pemprov DKI Jakarta," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat tersebut. MODA TERPADUMenyinggung tentang pembangunan stasiun pusat dan depo MRT di Lebak Bulus, Suroyo mengemukakan sudah berbicara kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar di stasiun itu disediakan lahan khusus paling minimal berupa shelter untuk bus AKAP."Dengan adanya shelter, maka bus AKAP akan tetap bisa melayani ke Lebak Bulus. Dalam konteks ini terjadi keterpaduan moda transportasi darat, sehingga memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan transportasi publik," tegasnya. (aw)