Angkasa Pura 2

Antisipasi Cuaca Ekstrim, Ditjen Hubla Kembali Keluarkan Maklumat Pelayaran

DermagaRabu, 15 Januari 2014
kapal-gelombang

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali mengeluarkan Maklumat Pelayaran, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut peringatan dini dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 s.d. 19 Januari 2014 akan terjadi angin kencang, hujan lebat disertai petir, serta gelombang tinggi di Perairan Indonesia.

Dalam Siaran Pers Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Kasubag Humas, Sindu Rahayu menyampaikan, Maklumat Pelayaran ditujukan kepada para Syahbandar, Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai serta Kepala Kantor Stasiun Radio Operasi Pantai seluruh Indonesia yang intinya adalah memerintahkan agar para aparat Perhubungan Laut di lapangan untuk mengutamakan keselamatan dalam kegiatan Pelayaran dan selalu siaga jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di laut.

Beberapa wilayah yang diperkirakan akan terjadi gelombang setinggi 2 s.d. 3 meter adalah Perairan Aceh, Perairan Bagian Barat Kepulauan Nias dan Kepulauan Mentawai, Perairan Jambi, Perairan Bengkulu dan Pulau Enggano, Perairan Barat Lampung, Selat Sunda Bagian Selatan, Perairan Selatan Pulau Jawa, Perairan Kalimantan Utara, Perairan Kalimantan, Perairan Kalimantan Timur, Perairan Pulau Rote, Perairan Nusa Tenggara Timur, Laut Seram, Perairan Manokwari, Perairan Sorong, Perairan Biak, Perairan Nabire, Teluk Cenderawasih dan Perairan Agats Amapare.

Gelombang setinggi 3 s.d. 4 meter juga diperkirakan oleh BMKG akan terjadi di Perairan Kepulauan Bangka Belitung, Perairan Kalimantan Barat, Laut Buru, Laut Maluku, Perairan Ambon, Perairan Kepulauan Kai, Selat Makassar Bagian Selatan, Perairan Kupang, Laut Sawu, Laut Flores dan Perairan Sulawesi Barat.

Sedangkan gelombang setinggi 4 s.d. 5 meter diperkirakan akan terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Perairan Kepulauan Natuna, Perairan Kepulauan Anambas, Perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata Bagian Utara, Laut Jawa Bagian Timur, Perairan Selatan Bali, dan Nusa Tenggara, Perairan Masalembu, Perairan Sulawesi Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Perairan Sulawesi Tengah, Perairan Bagian Utara Gorontalo, Perairan Sulawesi Utara, Perairan Sulawesi Tenggara, Perairan Bagian Utara Halmahera, Laut Banda, Perairan Kepulauan Sangihe Talaud, Perairan Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulauan Aru, Perairan Timika, Perairan Yos Sudarso, Laut Arafura dan Perairan Merauke.

Lebih lanjut disampaikan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai memberikan instruksi kepada para Syahbandar agar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar bagi beberapa kapal, diantaranya, jenis kapal perahu nelayan, kapal tongkang, kapal Roro, Kapal Landing, Kapal Ferry & Kapal berkecepatan tinggi. Kapal yang tinggi lambung timbulnya kurang dari 3 meter untuk berlayar pada perairan yang diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi 3 s.d. 5 meter, dan semua jenis kapal untuk berlayar pada perairan yang diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi 4 s.d. 5 meter.

Dalam siaran pers yang dikirim ke Beritatrans.com, Humas Ditjen Hubla juga menjelaskan, selain menginstruksikan untuk menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal dimaksud, para Syahbandar di seluruh Indonesia juga diperintahkan agar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal agar selalu mengutamakan dan memperhatikan faktor-faktor keselamatan pelayaran dan tetap berpedoman pada : kelaiklautan kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran seperti sekoci penolong, inflatable life raft dan baju penolong harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan jumlahnya cukup, radio komunikasi harus berfungsi baik, dan jumlah penumpang/muatan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

Lebih lanjut lagi para Syahbandar dilarang mengizinkan kapal berlayar bila tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas. Bagi para kepala Distrik Navigasi maupun Kepala Stasiun Radio Pantai juga diperintahkan untuk selalu siaga pada radio frequency marabahaya. Bagi para kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai agar selalu siaga jika sewaktu-waktu dikerahkan dalam menghadapi keadaan darurat di laut.

Melalui Maklumat Pelayaran ini diharapkan agar aparat perhubungan laut di lapangan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal guna mewujudkan Keselamatan Pelayaran.

“Namun demikian, peran serta operator kapal dan pengguna jasa transportasi laut juga sama pentingnya sebab sekali lagi, Keselamatan Pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama dan hanya dapat terwujud denga sinergi antara regulator (pemerintah), operator dan user (pengguna jasa),” tutupnya .(gis)

loading...