Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Mulai Uji Petik Kapal Ro-ro di Lima Pelabuhan

DermagaTuesday, 21 January 2014

JAKARTA (beritatrans.com) – Guna memastikan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal-kapal Ro Ro khususnya dalam menghadapi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi akhir-akhir ini. Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah memerintahkan untuk melakukan uji petik terhadap kapal-kapal Ro Ro di lima pelabuhan di Indonesia secara acak. Kelima pelabuhan dimaksud adalah Pelabuhan Tg. Priok, Jakarta, Pelabuhan Tg. Perak, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Merak, Banten dan Pelabuhan Lembar, NTB yang dimulai sejak hari Jum’at, 17 Januari 2014.

Dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Kahumas Ditjen Hubla, Sindu Rahayu menjelaskan, Tim Uji petik yang terdiri dari Marine Inspector Kantor Pusat Ditjen Hubla dan Tim Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. UM.008/3/4/DJPL-14 tentang Tim Uji Petik Kelaiklautan Kapal Ro Ro Tahun 2014 sampai dengan saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal-kapal Ro Ro secara acak terhadap 11 kapal penumpang di 3 pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas Semarang dan Merak Banten.

Dari Uji petik yang dilakukan secara acak pada 11 kapal Ro Ro tersebut, tim uji petik hanya menemukan kekurangan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang bersifat minor. Pada kesempatan tersebut, Tim uji petik tidak menemukan pelanggaran atau kekurangan pemenuhan terhadap standar keselamatan kapal yang menyebabkan kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayarannya. Namun demikian, tim uji petik tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk segera dilengkapi dan diperbaiki.

Sebagai contoh, pada saat uji petik di Pelabuhan Tanjung Priok, Tim Uji Petik menemukan masih adanya pintu kedap air pada main deck/car deck tidak dapat ditutup dengan rapat/kedap, ramp door pada buritan kapal tidak tertutup dengan baik, rescue boat tidak dilengkapi dengan poster cara penurunan serta pintu menuju kamar mesin tidak dilengkapi daun pintu. Begitu juga di Pelabuhan Merak, Tim Uji Petik menemukan kekuarangan yang bersifat minor seperti kurangnya familiarisasi terhadap penggunaan alat-alat kebakaran dan keselamatan.

Terhadap semua kekurangan yang ditemukan tersebut, tim memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk perbaikan ataupun untuk segera melengkapinya sehingga kapal-kapal dimaksud dapat melanjutkan pelayarannya.

Selain melihat kesiapan operator kapal, dalam menghadapi cuaca esktrim dan gelombang tinggi yang bisa mengancam keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara rutin juga mengeluarkan Maklumat Pelayaran. Maklumat ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setiap awal minggu yang menginformasikan terjadinya angin kencang, hujan lebat disertai petir, serta gelombang tinggi di Perairan Indonesia.

Maklumat Pelayaran tersebut ditujukan kepada para Syahbandar, Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Kepala Distrik Navigasi serta Kepala Kantor Stasiun Radio Operasi Pantai seluruh Indonesia yang intinya adalah memerintahkan agar para aparat Perhubungan Laut di lapangan untuk mengutamakan keselamatan dalam kegiatan Pelayaran dan selalu siaga jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di laut.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt.Bobby R Mamahit menginstruksikan kepada para Syahbandar di seluruh Indonesia agar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal untuk selalu mengutamakan dan memperhatikan faktor-faktor keselamatan pelayaran dan tetap berpedoman pada : kelaiklautan kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran seperti sekoci penolong, rakit penolong (inflatable liferaft) dan baju penolong harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan jumlahnya cukup, radio komunikasi harus berfungsi baik, dan jumlah penumpang/muatan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

Para Syahbandar juga dilarang mengizinkan kapal berlayar bila tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas. Bagi para kepala Distrik Navigasi maupun Kepala Stasiun Radio Pantai juga diperintahkan untuk selalu siaga pada radio frequency marabahaya. Bagi para kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai agar selalu siaga jika sewaktu-waktu dikerahkan dalam menghadapi keadaan darurat di laut.

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pelayaran ini diharapkan agar segenap aparat perhubungan laut di lapangan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal guna mewujudkan Keselamatan Pelayaran. Namun demikian, peran serta operator kapal dan pengguna jasa transportasi laut juga sama pentingnya sebab sekali lagi, Keselamatan Pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama dan hanya dapat terwujud denga sinergi antara regulator (pemerintah), operator dan user (pengguna jasa).(gis)