JAKARTA (beritatrans.com) -- Serikat Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (SPPI-II) mengancam segera melakukan aksi demo besar besaran dalam rangka menolak kepemimpinan RJ. Lino. Dirut Pelindo II itu dituding SPPI-II telah melakukan penyimpangan administrasi dan keuangan yang merugikan perusahaan dan negara.Ketum DPP SPPI-II, Kirnoto, Senin (27/1/2014)mengatakan aksi demo ini merupakan kelanjutan dari aksi mogok kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama pengguna jasa yang merasa tidak puas dengan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Tarif pelayanan terus mengalami kenaikan. Ini bertolak belakang dengan program PT. Pelindo II ingin mengurangi biaya logistik nasional di seluruh wilayah pelabuhan yang dikelolanya.Kapan pelaksanaan demo? Kirnoto mengatakan hingga kini sedang dibahas karena nanti akan melibatkan banyak elemen asosiasi pengguna jasa. Tapi lokasinya di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok dan Kementerian Negara BUMN.Kirnoto memberikan contoh beberapa proyek tak jelas nasibnya dan telah merugikan keuangan perusahaan. Proyek itu antara lain proyek Sorong, jalan akses proyek Kalibaru, simulator crane, prorek Palembang, dan Batam semuanya sudah menelan uang perusahaan.Menurut Kirnoto, aksi mogok kerja dan demo yang dilakukan SPPI bukan merupakan tekanan kepada negara. Tetapi semata-mata sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan RJ Lino sebagai Direktur Utama PT. Pelindo II.Pasalnya, RJ Lino cenderung banyak melanggar aturan dan ketentuan dalam Good Corporate Governance (GCG). "Karena itu kita khawatir terhadap kelangsungan hidup perusahaan", ujar Kirnoto.Contoh pelanggaran penerapan GCG, kata Kirnoto, kebijakan RJ Lino dalam perencanaan proyek pembangunan terminal Kalibaru sangat tidak profesional. Buktinya manajemen hingga kini belum dapat menyusun feasibility study, business plan, operation dan financial models.Kondisi itu membuat investor maupun kreditur belum berani mengucurkan dananya. Demikian pula dengan mitra kerja terpilih PT Mitsui, belum dapat memberi kepastian rencana pengoperasiannya ke depan.Padahal, tenggat waktu sesuai Perpres No. 36 Tahun 2012 untuk Container Terminal (CT) 1 sudah harus dioperasikan pada akhir Desember 2014.Kesulitan dana proyek tersebut, membuat RJ Lino mengambil Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri & BNI sebesar Rp4 triliun untuk mengejar ketertinggalan jadwal pembangunan terminal Kalibaru.Dengan situasi ini, dikhawatirkan proyek pembanguman terminal Kalibaru akan gagal diselesaikan. Permasalahan utama investor belum mau menandatangani perjanjian kemitraan strategis dan mengucurkan dana dalam proyek ini. Karena RJ Lino belum bisa menjamin pembangunan terminal Kalibaru tersebut selesai tepat waktu.Komitmen dari kreditur sampai saat ini juga belum diperoleh karena investasi yang dijalankan tanpa arah serta program restrukturisasi perusahaan dilakukan tanpa perencanaan yang baik membuat kondisi keuangan perusahaan semakin lemah dan kepercayaan calon kreditur semakin turun.Kirnoto juga mempertanyaka klaim RJ Lino seperti dikutip sejumlah media massa bahwa progres Kalibaru sudah mencapai 45 persen. "Darimana angka pencapaian 45 persen itu berasal. Kemungkinan yang dimaksud oleh manajamen pencapaian sebesar 45 persen hanya MOS (Material On Site)-nya saja. Ini bisa diartikan sebagai upaya manajemen untuk melakukan pembohongan publik, " ujarnya. (wilam)