Angkasa Pura 2

IPW Menilai Positif Wacana Pengalihan Pencetakan Plat Nomor ke BUMN

KoridorRabu, 29 Januari 2014
GAMBAR-PLAT-NOMOR-KENDARAAN-BARU

JAKARTA (beritatrans.com) – Wacana mengalihkan pencetakan plat nomor (Tanda NomorKendaraan Bermotor/TNKB) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas Wakapolri Komjen Oegroseno harus diapresiasi sebagai langkah perubahan yg positif bagi Polri. Tapi jangan sampai wacana itu mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, mengingat stok TNKB di berbagai daerah sdh banyak yg habis.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menyamapaikan dalam siaran persnya bahwa berdasarkan pantauan Indonesia Police Watch (IPW), masyarakat telah mengeluh tidak mendapatkan plat TNKB baru. Mereka hanya diberikan surat keterangan dari kepolisian.

“Dalam kondisi seperti ini Polri perlu bertindak cepat melakukan pengadaan TNKB 2014, tapi tetap hrs menghindari adanya KKN di balik pengadaan tsb. Pertanyaannya, apakah ada BUMN yg mampu mengerjakannya? Bukankah selama ini kinerja BUMN juga dikeluhkan banyak pihak?,” tuturnya.

Neta menambahkan sebelum ide Wakapolri direalisasi, ada lima langkah yang harus dilakukan dalam pengadaan TNKB 2014. Pertama, Polri segera membatalkan MoU antara Primkoppol dengan PT CMMA milik Budi Santoso. Sebab, dalam MoU itu, terdakwa simulator SIM ini diminta mencetak plat TNKB selama 8 tahun (hingga 2018). PT CMMA juga telah menyewakan mesin-mesin cetaknya seharga Rp 20 miliar pertahun.

Kedua, aturan-aturan dalam dokumen lelang tidak “dikunci” untuk memenangkan atau menguntungkan perusahaan tertentu. Ketiga, peserta
pengadaan TNKB 2014 harus memiliki pabrik sendiri dan mesin printing yang merupakan proses awal paling penting, agar penyedia TNKB tidak tergantung kepada perusahaan lainnya. Tujuannya meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi.

Keempat, panitia lelang harus memverifikasi langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi pabrik peserta lelang, apakah betul-betul mampu atau tidak untuk memproduksi TNKB 2014. Kelima, diikutsertakannya sebanyak mungkin pihak eksternal dalam pengadaan TNKB 2014 sebagai wujud transparansi Polri.

“IPW berharap, berbagai masalah yg terjadi dalam pengadaan TNKB jangan sampai mengganggu kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, yg akhir-akhir ini mulai membaik,”tutupnya.(gis)