Angkasa Pura 2

Operator Kapal Harus Tetap Wapadai Gelombang Tinggi dan Cuaca Ekstrem

DermagaRabu, 29 Januari 2014
kapal-tenggelam

JAKARTA (beritatrans.com) – Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terutama Syahbandar dan petugas operasional di lapangan diinstruksikan agar tetap mewaspadai adanya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang masih terjadi di hampir seluruh perairan Indonesia. Instruksi ini sebagai wujud nyata dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang keselamatan pelayaran.

Sebagai tindak lanjut dan wujud nyata tanggung jawab tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt.Bobby R Mamahit melalui Maklumat Pelayaran No.52/I/DN-14 tanggal 27 Januari 2014 mengingatkan bahwa sesuai prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tanggal 27 Januari s.d. 2 Februari 2014 masih akan terjadi angin kencang, hujan lebat disertai petir, serta gelombang tinggi di sebagian besar Perairan Indonesia.

bobby

Dalam Siaran Pers yang dikirim ke redaksi Beritatrans.com, Dirjen Hubla menjelaskan, Gelombang setinggi 2 s.d. 3 meter akan terjadi di Perairan Aceh, Perairan Kepulauan Riau, Perairan Jambi, Selat Karimata, Perairan Kepulauan Bangka Belitung, Perairan Timur Lampung, Perairan Selatan Jawa Barat, Laut Jawa Bagian Barat, Perairan Kalimantan Bagian Barat, Perairan Kalimantan Utara, Perairan Sulawesi Selatan Bagian Selatan, Laut Sulawesi, Perairan Sulawesi Tengah, Perairan Sulawesi Utara, Perairan Sulawesi Tenggara, Laut Buru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Perairan Ambon dan Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Gelombang setinggi 3 s.d. 4 meter terjadi di perairan Laut Natuna, Perairan Kepulauan Natuna, Perairan Kepulauan Anambas, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Kalimantan Bagian Selatan, Perairan Utara Halmahera, Perairan Maluku Tenggara, Perairan Sorong, Perairan Manokwari, Samudera Pasifik Bagian Utara Papua, Perairan Nabire dan Teluk Cenderawasih.

“Sedangkan gelombang setinggi 4 s.d. 5 meter akan terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Jawa Bagian Timur, Perairan Masalembu, Perairan Bagian Selatan Jawa Timur hingga Selatan Pulau Sumba, Laut Bali Perairan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Perairan Kupang, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Flores, Laut Banda Bagian Selatan, Perairan Kepulauan Tanimbar, Laut Arafura, Perairan Vietnam, Perairan Biak, Laut Aru, Perairan Timika, Perairan Yos Sudarso dan Perairan Merauke,” paparnya.

Terkait dengan hal ini, Dirjen Hubla mengintruksikan kepada para Syahbandar, Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai serta Kepala Kantor Stasiun Radio Operasi Pantai seluruh Indonesia agar seluruh para aparat Perhubungan Laut di lapangan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam kegiatan Pelayaran dan selalu siaga jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di laut.
“Para Syahbandar juga diinstruksikan agar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal berjenis kapal perahu nelayan, kapal tongkang, kapal Roro, Kapal Landing, Kapal Ferry & Kapal penumpang berkecepatan tinggi yang berlayar pada seluruh perairan tersebut.┬áKapal yang tinggi lambung timbulnya kurang dari 3 meter untuk berlayar pada perairan yang diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi 3 s.d. 5 meter.┬áSemua jenis kapal untuk berlayar pada perairan yang diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi 4 s.d. 5 meter,” bebernya.

Para Syahbandar juga diperintahkan agar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal tetap berpedoman pada kelaiklautan kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran seperti sekoci penolong, inflatable life raft dan baju penolong harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan jumlahnya cukup, radio komunikasi harus berfungsi baik, dan jumlah penumpang/muatan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

Para Syahbandar dilarang mengizinkan kapal berlayar bila tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas. Sedangkan bagi para kepala Distrik Navigasi maupun Kepala Stasiun Radio Pantai juga diperintahkan untuk selalu siaga pada radio frequency marabahaya. Bagi para kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai agar selalu siaga jika sewaktu-waktu dikerahkan dalam menghadapi keadaan darurat di laut.

“Semua pihak harus menyadari bahwa keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama, sehingga antara regulator (pemerintah), operator dan user (pengguna jasa) harus selalu bersinergi dalam upaya mewujudkan terciptanya keselamatan pelayaran,” tutup Bobby.(gis)

loading...