JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintah memberikan kesempatan bagi maskapai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk memaparkan rencana bisnis (business plan) agar dapat melanjutkan penerbangannya atau tidak."Nanti setelah business plan-nya dibuat, kita akan cek. Seperti apa business plan-nya," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2014).Namun, untuk dapat memaparkan rencana bisnis perusahaan pelat merah tersebut, Hatta masih menunggu laporan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan."Mereka minta untuk diselesaikan dulu di internal kementerian BUMN karena masih ada hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang akan menjadi partnernya," jelasnya.Hatta mengungkapkan, contoh masalah yang belum terjawab salah satunya mengenai siapa yang menjadi partner Merpati. Selain itu, masih ada konflik kepada siapa rute Merpati akan diberikan."Bahas dulu internal, setelah itu baru dibahas di rakor. Karena rakor buat saya tinggal liat saja, business plannya masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal, ya sudah ditutup saja," katanya."Tapi kalau masih memungkinkan, kita beri kesempatan. Itu sejarahnya panjang dan kita masih memerlukan. Tapi kalau operasinya sudah tidak memungkinkan, dan pemerintah disuruh membailout Rp6,7 triliun, akan sangat sulit," tambah dia.Menurut Hatta, dia telah mengikuti segala perkembangan dari Merpati, mulai dari permasalahan di NTT, yakni tidak bisa terbang dari Kupang ke beberapa kota, sampai dengan isu gaji yang belum diberikan."Makanya, sekarang sedang diselesaikan internal di BUMN. Pak Dahlan meminta untuk diselesaikan dulu di internal. Saya menunggu sampai diselesaikan. Saya ingin dengar, business plan. Masuk akal enggak? Bisa dibantu enggak? Seberapa besar kapasitas kita bisa membantu," pungkasnya. (gis)