Angkasa Pura 2

INSA: Pemerintah Jangan Terkecoh

Waspada, Perusahaan Asing Nyodok di Usaha Pelayaran Nasional

DermagaSelasa, 11 Februari 2014
IMG-20131018-00120

JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Kapal Niaga Indonesia (NSA) Carmelita Hartoto mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk tegas dalam menegakkan regulasi tentang kewajiban WNI dalam kepemilikan mayoritas  di perusahaan sebagai salah satu syarat perizinan perusahaan pelayaran.

Carmelita mengingatkan hal itu berkaitan dengan adanya ‎sejumlah perusahaan, yang ditengarai merupakan perusahaan asing, terus mendesak Ditjen Perhubungan Laut untuk menerbitkan surat izin usaha pelayaran. 

“Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, tidak boleh goyah. Tegakkan aturan. Jangan takut dengan usaha-usaha perusahaan itu membangun opini seolah-olah pemerintah menghambat industri pelayaran nasional,” cetusnya, Selasa (11/2/2014).

Perusahaan-perusahaan itu, dia mengemukakan antara lain menyatakan membangun kapal di galangan dalam negeri, namun tidak diberi bendera Indonesia. “Seperti yang ada di satu media massa, dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu, perusahaan itu membangun opini bahwa tak diberikan izin menggunakan bendera Indonesia menyebabkan puluhan kapal terancam mangkrak,” ujar Carmelita.

Dia menegaskan adalah tidak logis bila perusahaan Indonesia dan membangun kapal di galangan  di Indonesia tetapi tidak dapat izin menggunakan bendera Indonesia. “Pasti ada persoalan menyangkut regulasi sehingga kapal itu tidak diberikan izin menggunakan bendera Indonesia,” cetusnya.

Karena itu, Carmelita menekankan perusahaan yang mengajukan izin ke Ditjen Perhubungan Laut tersebut semestinya bisa menujukkan secara legal formal bahwa perusahaan ini berbadan hukum Indonesia atau kalau memang kongsi dengan asing maka saham mayoritasnya dimiliki orang Indonesia.

“Gampang saja, kan? Jangan malah repot-repot bikin opini di sana-sini, termasuk lapor ke mana-mana. Kasih unjuk kepada Ditjen Perhubungan Laut bahwa mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yakni Pasal 185 Undang-Undang Pelayaran,” tuturnya.

‎Carmelita mensinyalir banyak perusahaan asing bermodus seperti itu agar bisa masuk dengan memanfaatkan celah yang ada. “Karena itu, sekali lagi saya ingatkan pemerintah jangan terkecoh. Perusahaan pelayaran nasional harus dilindungi,” ungkapnya.

Ketika persoalan itu dikonfirmasikan ke Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit, ditemukan fakta mengejutkan. Menurut Bobby, hanya ada dua perusahaan yang belum diberi izin oleh Direktorat Perkapalan dan Pelabuhan. “Kapalnya tidak sampai berjumlah puluhan kok,” ujarnya.

Penundaan pemberizin izin usaha pelayaran dan pemakaian bendera Indonesia itu, dia menegaskan karena kedua perusahaan pelayaran tersebut tidak kunjung dapat membuktikan secara legal formal bahwa WNI menjadi pemegang saham mayoritas dalam komposisi kepemilikan saham.

“Mereka hanya dapat menunjukkan keterangan dari BKPM sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMD). Tak menunjukkan misalnya akte notaris pendirian saham. Kami harus berpayung kepada Undang-Undang Pelayaran bahwa bila perusahaan patungan maka harus dipenuhi soal kepemilikan saham mayoritas tersebut,” tegasnya.

Agar persoalan tidak berlarut-larut, Bobby mengemukakan Ditjen Perhubungan Laut akan mengajukan legal opinion ke Kementerian Hukum dan HAM. (aw).‎

loading...