Menunggu KPK Bongkar Tender Bus Transjakarta

  • Oleh :

Kamis, 20/Feb/2014 14:07 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) - Pengadaan ratusan bus Transjakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai masalah. Sebagian bus ternyata karatan di bodi dan mesin. Bahkan komponen juga tak tampak utuh terpasang di bodi bus.Ketika persoalan bus karatan itu mencuat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai penyelenggara lelang berdalih karatan muncul saat proses pengiriman kendaraan lewat laut. Angin laut dituding sebagai penyebab tunggal berkaratnya sejumlah komponen bus. Penjelasan itu tentu saja tidak cukup. Perusahaan pemenang tender mestinya segera memberikan keterangan. Namun sayangnya, perusahaan-perusahaan pemenang lelang itu terkesan tiarap. Wartawan yang proaktif hendak mengkonfirmasikan persoalan itu, malah mendapatkan fakta mencengangkan, kantor perusahaan itu ditutup.Gonjang-ganjing pengadaan bus itu akhirnya harus ditanggung Udar Pristono sendirian. Dia dicopot dari jabatan sebagai kepala Dinas Perhubungan. Pencopotan tersebut terkesan disodorkan sebagai jawaban satu-satunya untuk meredam perhatian publik. Pers terkesan mulai surut untuk terus membuka lebih jauh lagi persoalan yang sebenarnya terjadi dalam pengadaan bus yang menggunakan duit rakyat lewat APBD DKI Jakarta dengan jumlah lebih dari setengah triliun rupiah tersebut. Padahal publik masih terus menanti sejauhmana perkembangan kasus tersebut.Dalam konteks good and clean government, memang patut dipertanyakan sikap Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok untuk tidak segera mengundang BPK untuk mengaudit. Dua pejabat publik tersebut patut disayangkan pula tak buru-buru mengadukan kasus pengadaan bus tersebut ke KPK.Karena belum muncul goodwill dan political will dari dua petinggi Pemprov DKI Jakarta tersebut, semestinya BPK dan institusi penegak hukum, semacam KPK dan Polri, jangan duduk manis. Harus proaktif untuk mengungkap adanya dugaan korupsi berjamaah. Langkah awal paling manis adalah menggelar audit terhadap proses lelang. Audit ini akan mendeskripsikan seberapa besar error yang dilakukan oleh penyelenggara tender, yang jelas-jelas tidak memiliki pengalaman dalam tender bus impor. Apalagi bus tersebut diimpor dari China, maka patut juga ditelusuri sejauh mana kompetensi penyelenggara lelang untuk paham betul tentang spesifikasi teknis bus dan kemampuan industri otomotif di China untuk menyediakan armada sekaligus jaminan sukucadang.Setelah audit didapat, rasanya KPK akan cepat menginjak gas menyelidiki kemungkinan rantai setan korupsi dalam pengadaan bus itu. Kalaupun tidak dibekali dengan hasil audit, publik sudah mengerti bahwa penyidik KPK memiliki kompetensi luar biasa untuk mengungkap kasus korupsi, yang di antaranya melibatkan pejabat publik dan elit-elit politik.Kita memang harus berhusnudzon, berprasangka baik. Karena itu, untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur korupsi dalam pengadaan ratusan bus itu, segera saja digelar audit dan diselidiki proses tendernya. Bila hasil audit ternyata tidak ditemukan tidak adaya tindak pidana korupsi, maka penyidik harus segera mengumumkannya. Namun sebaliknya, jika ada tindak korupsi, maka penyidik wajib berkewajiban untuk menyelidiki dan menyidik tuntas hingga ke akar-akarnya.Fakta itu perlu diungkap untuk meyakinkan publik bahwa duit pajak yang mereka bayar ke negara, memang digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk hajat hidup orang banyak. Jangan biarkan publik berpersepsi liar terhadap proses pengadaan armada untuk busway itu. Apalaggi belakangan, publik mendapat data komparasi yakni proses pengadaan 66 bus DAMRI dari China. Selain harganya lebih murah Rp300 juta - 400 juta per bus, juga tidak ada satupun bus asal China itu yang berkarat walau dikirim menggunakan kapal laut. Bus Zhongtong itu masih begitu andal dioperasikan DAMRI di dua koridor, salah satunya karena adaanya jaminan sukucadang.Data komparasi itu saja terbilang memadai sebagai bekal bagi penyidik untuk segera menyelidiki proses lelang. Termasuk menyelidiki harga, perusahaan peserta tender dan pemenang lelang, penunjukan pabrikan otomotif China, juga kemungkinan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap panitia lelang. Penyelidkikan juga untuk membuktikan ada atau tidak adanya kemungkinan di balik perusahaan peserta lelang terdapat orang-orang tertentu yang diiduga mendapat jatah proyek karena jasanya atau kekuatan uang dan politiknya.Berikut data emenang tender bus tempel (articulated bus) seperti dirilis okezone.com, yang mengutip data tempo.com:1. Paket I nomor bus TJ 01-30 PT Korindo Motor dengan pabrikan Cina Yutong Bus. Nilai kontrak Rp113,856 miliar, per unit Rp 3,795 miliar2. Paket II nomor bus TJ 31-60 PT Ifani Dewi dengan pabrikan Cina Ankai. Nilai kontrak Rp110,520 miliar per unit Rp3,624 miliar3. Paket III nomor bus TJ 61-90 PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan Cina Ankai. Nilai kontrak Rp108,745 miliar, per unit Rp3,624 miliar4. Paket IV PT Putriasi Utama Sari dengan pabrikan Cina BCI Bus. Nilai kontrak Rp40,536 miliar, per unit Rp3,675 miliar5. Paket V PT Mobilindo Armada Cemerlang dengan pabrikan Cina Zhongthong bus. Nilai kontrak Rp110,265 miliar, per unit Rp3,684 miliarPemenang bus single:1. Paket I PT Inka sebanyak 36 unit Rp71,28 miliar, per unit Rp1,980 miliar2. Paket II PT Ifani Dewi sebanyak 36 unit Rp67,658 miliar, per unit Rp1,879 miliar3. Paket III PT Putera Adi Karya sebanyak 36 unit Rp63, 829 miliar, per unit Rp1,772 miliar4. Paket IV PT Ifani Dewi sebanyak 35 unit Rp62,044 miliar, per unit Rp1,772 miliar5. Paket V PT Adi Teknik Equipindo sebanyak 35 unit Rp65,972 miliar, per unit Rp1,888 miliarPemenang bus medium (BKTB):1. Paket I PT Saptaguna Dayaprima sebanyak 93 unit Rp58,258 miliar, per unit Rp787,283 juta2. Paket II PT Putera Sdi Kertahaya sebanyak 93 unit Rp58,258 miliar, per unit Rp787,250 juta3. Paket IV PT Ifani Dewi sebanyak 135 unit Rp97,495 miliar, per unit Rp786,250 juta4. Paket V PT Adi Teknik Equindo sebanyak 93 unit Rp58,249 miliar, per unit Rp787,160 juta. (agus w)