JAKARTA (beritatrans.com) - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost (RJ) Lino melontarkan pernyataan kontroversial. Dia bilang di negeri ini tidak ada roadmap (peta jalan) sektor pelabuhan. Dia juga mengungkapkan soal studi logistik berbiaya jutaan dolar AS, yang ditanggung PT Pelindo II.Pernyataan kontroversial tersebut ditulis Majalah Gatra dalam penerbitan tertanggal 26 Februari 2014. Di majalah tersebut tertulis jawaban RJ Lino terhadap pertanyaan pewawancara dari Majalah Gatra."Di negeri ini tak ada roadmap untuk sektor pelabuhan. Shipping sector nggak ada. Dockyard nggak ada. Navigation sama safety nggak ada. Di kementerian nggak ada. Faktanya nggak ada," cetus Lino.Pernyataan Lino ditanggapi tawa oleh pengamat kebijakan publik dan konsumen, Agus Pambagio. "Lino bisa dianggap menuding pemerintah, termasuk rezim SBY dan kementerian perhubungan. Walaupun saya belum pernah lihat pemerintah atau kemenhub membuat dan memiiki roadmap atau belum, pernyataan itu sungguh nggak etis, karena PT Pelindo II merupakan bagian dari pemerintah," cetus mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).Agus Pambagio menyatakan tidak masuk logika bila pemerintah, dalam hal ini kementerian perhubungan, tidak memiliki roadmap. "Kalau sampai nggak asa roaadmap, ya berarti orang-orang kemenhub itu bloon-bloon dong. Nggak mungkin begitu kan? Mereka begitu well educated, kompeten dan berpengalaman," cetusnya kepada beritatrans.com, Senin (24/2/2014).Respon senada dikemukakan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal. "Lino jelas lagi bingung. Dia mesti baca dulu seluruh isi Undang-Undang Pelayaran dan berbagai peraturan menteri perhubungan. Ada dan jelas soal roadmap sektor pelabuhan, dockyard, shipping, navigation dan safety. Waktu saya jadi menteri perhubungan, saya yang me-launching roadmap zero to accident," ujarnya.Maksudnya lagi bingung? tanya beritatrans.com. "Ya pahami sendiri saja," jawab Jusman. Penjelasan soal adanya roadmap seperti dikemukakan mantan menhub tersebut, diamini oleh Plt. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerien Perhubungan Bambang S Ervan. "Roadmap yang dikemukakan Pak Lino itu sudah ada dan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Silakan Pak lino datang ke kami, nanti kami kasih permen soal roadmap yang dianggap tidak ada itu," tegas Bambang.JUTAAN DOLARDalam wawancara dengan dengan Majalah Gatra, Lino juga mengungkapkan mengadakan dua studi besar berbiaya jutaan dolar AS. Salah satunya dengan World Bank, mengenai cara mengurangi biaya logistik di negeri ini dari 25% menjadi 12%. "Itu saya bayar US$ 1,5 juta. Nggak murah kan. Kalau saya pakai konsultan malah lebih mahal," ujarnya.Menanggapi biaya besar itu, Agus Pambagio kontan menyatakan: "Mahal banget ya". (aw)