Angkasa Pura 2

Menyambut 9 Tahun Inpres 5 Tahun 2005 (Bagian 1)

Ombak Besar Hantam Azas Cabotage

DermagaSenin, 24 Maret 2014
bobby r mamahit

JAKARTA (beritatrans.com) – Pada 28 Maret 2014, sudah sembilan tahun diberlakukannya Azas Cabotage yang ditetapkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) 5 Tahun 2005. Hasilnya terbilang fantastis. Pangsa pasar muatan angkutan dalam negeri yang semula 95 persen dikuasai pelayaran asing, berbalik 180 derajat menjadi 100 persen dinikmati kapal berbendara nasional.

Tak hanya melalui Inpres, Azas Cabotage juga lebih diperkuat lewat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pada ayat 1 Pasal 8 undang-undang tersebut dinyatakan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewargenegaraan Indonesia.

Namun ternyata upaya besar bangsa ini mesti berhadapan dengan fakta banyak orang Indonesia, yang merusaha menjegal bahkan membunuh Azas Cabotage. Beritatrans.com mencatat ada sejumlah perusahaan yang mendesak Kementerian Perhubungan mengizinkan beroperasinya kapal berbendera asing mengangkut muatan dalam negeri. Di antara perusahaan itu bahkan mengajukan pendaftaran ratusan kapal.

Sejumlah desain dan setting opini publik dibangun untuk melemahkan pertahanan pemerintah dalam memproteksi usaha pelayaran nasional. Termasuk mengajak media massa nasional untuk menciptakan isu seolah-olah Kementerian Perhubungan mempersulit ke luarnya izin bagi kapal.

Anehnya sejumlah media massa tidak begitu cerdas untuk menangkap nuansa itu, sekaligus pula lupa untuk berperan sebagai salah satu komponen bangsa yang mesti melindungi kepentingan nasional hingga langit ambruk.

Perusahaan itu menutupi fakta sesungguhnya bahwa asing yang menjadi pemegang saham terbesar. Karena tidak mampu membuktikan sebagai perusahaan nasional, Kementerian Perhubungan tidak bergeming untuk memberikan izin.

“Perusahaan asing itu pasti menggunakan cecunguk-cecunguk, semacam demang atau centeng zaman penjajahan Belanda. Mereka dibiayai asing untuk menghantam saudaranya sendiri. Orang-orang seperti itu mestinya dibuang ke laut saja,” ujar Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dan konsumen, kepada beritatrans.com, Kamis (20/3/2014).

Hal senada juga dikemukakan Ketua Umum INSA (Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia) Carmelita Hartoto. “Itu gila! Kita mesti melawan!” cetus pengusaha yang memiliki latar belakang akademis dari perguruan tinggi di AS dan Inggris tersebut.

Agus Pambagio dan Carmelita Hartoto menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk konsisten dan konsekwen menjaga Azas Cabotage. Alasannya, Azas Cabotage merupakan aksi bangsa ini mempertahankan kedaulatan dan martabat, juga kepentingan nasional.

MELINDUNGI
Ketika masalah itu dikonfirmasikan kepada Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit, pejabat karir di Kementerian Perhubungan tersebut tidak menampik. “Memang banyak yang memaksakan untuk mendapat izin. Namun kami tetap bertahan karena perusahaan pengaju izin itu tidak bisa membuktikan secara otentik dan legal bahwa pemilik sahamnya adalah WNI,” tegasnya kepada beritatrans.com, Kamis (20/3/2014).

Bobby menegaskan akan tetap berdiri tegak menjaga Azas Caotabeg seperti diamanatkan dalam UU Pelayaran dan Inpres 5. Dia mengingatkan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional ini, Bobby mengemukakan menjadi semacam obat manjur dalam melindungi pengusaha pelayaran nasional. Terbilang manjur karena presiden menginstruksikan kepada 14 menteri dan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menerapkan Azas Cabotage secara konsekwen.

Selain itu, diinstruksikan pula untuk merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, funsgi dan kewenangan masing-masing untuk memberdayakan industri pelayaran nasional. Salah satunya di bidang angkutan laut, dengan menata penyelenggaraan angkutan nasional, sehingga angkutan dalam negeri seluruhnya dilayani kapal berbendera Indonesia.

Azas Cabotage, dia mengutarakan bertujuan agar seluruh kegiatan angkutan dalam negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia atau mayoritas WNI dan diawaki oleh awak kapal WNI. “Sehingga dari kegiatan angkutan laut dalam negeri tersebut, manfaatnya dapat dirasakan oleh warganegara Indonesia atau WNI,” jelas dirjen kepada beritatrans.com, Kamis (20/3/2014).

Kapal dimaksud, dia menegaskan merupakan kedaulatan/wilayah negara. Hukum yang berlaku di atas kapal adalah hukum dari negara yang dikibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan kapal. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link) antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan di atas kapal.

PENDAFTARAN KAPAL
Untuk pendaftaran kapal, dirjen menegaskan berdasarkan Pasal 158 ayar 2 UU Pelayaran ditegaskan kapal dengan ukuran tonase kotor minimal 7 gross tonnage (GT), dan kapal milik WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. “Di samping itu, kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki wargenegara Indonesia,” jelasnya.

Untuk mengenai apakah badan hukum Indonesia yang ingin mengajukan pendaftaran kapal di Indonesia tersebut benar-benar dimiliki wargenegara Indonesia, Bobby mengutarakan maka pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal wajib meneliti secara mendalam anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan tersebut dapat diketahui komposisi kepemilikan saham suatu badan hukum.

Pengaturan mengenai kepemilikan saham badan hukum Indonesia dan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan tersebut merupakan lex specialis dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sesuai dengan ilmu hukum, azas lex specialis (UU Pelayaran) tersebut dapat mengesampingkan aturan yang umum (UU Penanaman Modal) atau disebut lex specialis derogate lex generalis. (machda/aw).