Angkasa Pura 2

7.000 Truk akan Mogok Besok, Pelabuhan Belawan Terancam Lumpuh

DermagaSenin, 31 Maret 2014
Truk kontainer

JAKARTA (beritatrans.com) – Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, terancam lumpuh, Selasa (1/4/2014). Penyebabnya, 7.000 truk kontainer, yang biasa beroperasi di pelabuhan tersebut akan stop operasi,

Aksi mogok, yang diultimatum oleh Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), tersebut akan digelar di Pelabuhan Belawan Internasional Container Terminal (BICT). Ketua DPD Organda Sumatera Utara Haposan Siallagan menyatakan akan memogokkan 7000 unit kontainer di Belawan, serta 17 ribu truk angkutan barang yang beroperasi di Sumatera Utara.

Dia menegaskan sebagai aksi penolakan terhadap keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Medan, yang mendenda Rp3 miliar kepada 13 perusahaan jasa angkutan dengan tuduhan kartel.

“Aksi mogok nantinya tak bakal terjadi bila Gubernur Sumatera Utara, dapat memfasilitasi pihak KPPU agar dapat datang ke Pelabuhan Belawan guna melihat langsung sebenarnya tak ada ada kartel di Pelabuhan Belawan. Kami mohon maaf pada pihak Pelindo nantinya terkena dampak akan terhentinya kegiatan di Pelabuhan Belawan,”ungkap Haposan

Hal senada dikemukakan salah satu pengusaha truk. “Kami sudah merasa terzolimi bila tak juga ada kepedulian dari Pemerintah khususnya Gubsu, rasanya tak sanggup lagi kami beroperasi, sebab harga di Belawan ini tak lagi sebanding dengan biaya pengeluaran,” ujar Susilo selaku pemilik perusahaan truk kontainer, PT Benua Samudera Logistik.

PRAKTIK KARTEL
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan sejumlah pengusaha angkutan barang yang melakukan praktik kartel terkait penentuan tarif angkutan kontainer ukuran 20 kaki, 40 kaki dan 2×20 kaki di 12 rute dari atau menuju Pelabuhan Belawan pada 2011 dan 2012 lalu.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Komisi, Munrokhim Misanam yang beranggotakan R Kurnia Sya’ranie dan Tresna P Soemardi dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di ruang sidang KPPU Medan, Senin (17/3). (leny/aw)