Angkasa Pura 2

IPW: Kampanye Aman, Kapolda Perlu Diberi Reward

Aksi PolisiMinggu, 6 April 2014
polisi n kampanye

JAKARTA (beritatrans.com) — Polri patut diberi apresiasi. Sebab, selama proses
kampanye Pemilu 2014 situasi kamtibmas relatif aman dan kondusif, meski di Aceh dan Papua terjadi teror penembakan.

“Selain itu, di berbagai daerah, jajaran Polantas terlihat bersikap tegas dalam menindak peserta kampanye yang melakukan pelanggaran lalulintas,” tegas Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Minggu (6/4/2014).

Memang, kata Neta, kondusifnya situasi kamtibmas sepanjang masa kampanye tidak terlepas dari makin tingginya kesadaran warga. Namun, Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan, agar para kapolda dan kapolres di daerah rawan yang berhasil menjaga stabilitas kamtibmas wilayahnya diberi reward oleh Kapolri.

Dia menambahkan, Kapolda Jatim, Jabar, Sulteng, Riau, dan Kapolda Banten misalnya pantas diberi reward atau “kenaikan bintang”. Pemberian reward tersebut untuk memotivasi aparat Polri agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja keras menjaga situasi kamtibmas di wilayah tugasnya.

“Sikap profesional yang ditunjukkan aparat kepolisian di sepanjang masa kampanye makin menunjukkan netralitas Polri dalam Pemilu 2014. Hanya memang netralitas Polri sempat dipertanyakan, saat Polri memberikan penambahan pengawalan terhadap Jokowi, dari 6 menjadi 12 orang,” papar Neta.

Dalam kasus ini, jelasnya, Polri seakan memberi keistimewaan pada Jokowi. Sementara pada Prabowo dan Wiranto yang juga tampil sebagai capres, Polri tidak memberikan pengawalan khusus. Untuk itu, Kapolri harus menjelaskan, kenapa Polri memberi keistimewaan pada Jokowi.

IPW berharap, situasi yang kondusif di sepanjang masa kampanye tetap terjaga hingga proses Pilpres 2014 selesai dengan tuntas. Namun, Polri perlu mencermati situasi pasca penghitungan suara dan menjelang Pilpres 2014, yang diperkirakan eskalasi politiknya akan lebih tinggi.

Neta menilai, pertarungan partai politik maupun calon presiden diperkirakan cukup ketat, mengingat SBY tidak bisa maju lagi sebagai capres karena terbentur UU. Kondisi ini tentu akan membuat eskalasi politik bakal panas yang otomatis menjadi ancaman bagi situasi kamtibmas. (machda/awe)

loading...