Angkasa Pura 2

Mitsui Mundur, Serikat Pekerja Pelindo II Cemaskan Kalibaru

DermagaSenin, 7 April 2014
pelindo II

JAKARTA (beritatrans.com) – Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) mencemaskan kelanjutan proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, menyusul mundurnya PT Mitsui (Jepang) sebagai mitra Pelindo II dalam pengoperasian terminal tersebut.

“SPPI sejak awal mengkhawatirkan kelangsungan pembangunan Kalibaru mengingat mega projek senilai Rp46 triliunan itu tidak didasari perencanaan yang matang. Misalnya, design pembangunan sering berubah-ubah,” kata Ketua Umum SPPI.II, Kirnoto, kemarin.

Selain itu, jalan akses ke Kalibaru masih bermasalah yaitu harus melakukan pembebasan lahan milik Pelindo II sendiri yang sudah dipadati permukiman warga kampung Kalibaru.

Kirnoto mengatakan, proyek tersebut belum dilengkapi dengan sistem pendukung pengoperasian sebuah terminal seperti risk management, ISPS Code, izin operasi terminal baik sebagai tempat bongkar muat petikemas maupun sebagai tempat penimbunan sementara (TPS) yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah.

Sementara Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha (KPU) Pelindo II, Saptono RI saat dikonfirmasi isu mundurnya Mitsui menolak menanggapi.

Namun, sebuah sumber menyebutkan isu mundurnya Mitsui diketahui setelah perusahaan asal Jepang itu tidak menandatangani ‘shareholder agreement’ yang dijadwalkan 31 Maret lalu.

Kirnoto menambahkan Issue mundurnya Mitsui disinyalir diakibatkan belum siapnya pembangunan infrastruktur yang menjadi kewajiban PT Pelindo II. Dirut PT Pelindo II masih kesulitan mendapatkan biaya investasi pembangunan projek ini.

Sementara itu, dana talangan dari Bank Mandiri dan BNI berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp4 triliun akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2014 mendatang.

Menyikapi hal tersebut, SPPI minta kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi, sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden no. 36 tahun 2012 terhadap progres pelaksanaan pembangunan proyek Terminal Kalibaru yang behind schedule sehingga sulit untuk dapat diselesaikan sesuai rencana pada Desember 2014 untuk tahap I berupa Container Terminal I (CT 1).

Aksi Dirut Pelindo II yang sangat ambisius dan cenderung melanggar aturan untuk menyelesaikan proyek Terminal Kalibaru ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan PT Pelindo II sebagai BUMN yang sehat secara finansial, karena sampai saat ini pun belum ada investor atau kreditor yang akan membiayai proyek tersebut.

“Yang pasti Pelindo II harus membayar hutang KMK sebesar Rp4 triliun dalam waktu 5 bulan ke depan. Sementara kemampuan perusahaan tidak memadai kecuali mendapatkan pinjaman lain,” jelasnya.

Di lain pihak, tambah Kirnoto, perusahaan pun belum dapat menghadirkan Laporan Tahunan sebagai pertanggungjawaban Direksi Pelindo II dalam menjalankan aktivitas usahanya selama tahun 2013. Pasalnya, auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) masih kesulitan untuk menyusunnya karena ada beberapa hal yang belum dapat diklarifikasi oleh Dirut Pelindo II.

“Bahkan baru-baru ini Dewan Komisaris PT Pelindo II melalui suratnya nomor 97/DK/PI.II/III-2014 tanggal 19 Maret 2014 minta Dirut PT Pelindo II agar menanggapi laporan KAP dengan ditemukannya ketidaktaatan/ketidakpatuhan jajaran Direksi terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, kebijakan internal dan best practice GCG dalam menjalankan aktivitas usahanya.(wilam)

loading...