Angkasa Pura 2

Kemenkeu Menilai Ada Indikasi Tawaran Biaya Sewa Lahan Bandara Ahmad Yani Sengaja Direndahkan

BandaraKamis, 10 April 2014
Sejumlah pesawat diparkir di Bandara Ahmad Yani, di Semarang, Jateng, Kamis (16/9).

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan proposal sewa yang diajukan PT Angkasa Pura I lewat Kementerian Pertahanan tidak sesuai perhitungan riil. Indikatornya, asumsi pertumbuhan jumlah penumpang yang didasarkan data 2008. Karenanya, dinilai ada indikasi tawaran biaya sewa yang diajukan PT Angkasa Pura I sengaja direndahkan.

Lima tahun terakhir saja, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengemukakan pertumbuhan penumpang 15-18 persen. “Jadi seharusnya lebih tinggi (proposal AP I). Asumsinya itu beberapa tidak masuk akal, jadi kita justru bertanya-tanya AP I itu profesional enggak sih?” cetus Hadiyanto, kemarin.

Dia mengemukakan PT Angkasa Pura I mengkalkulasi biaya investasi pengembangan Ahmad Yani disebut butuh Rp 1,1 triliun. Tahun lalu, Kementerian Perhubungan telah mengucurkan Rp 200 miliar untuk revitalisasi. Karenanya, Bendahara Negara hanya bersedia menerima perhitungan nilai investasi Rp 975 miliar.

Berdasarkan asumsi itu, dia menegaskan Kementerian Keuangan menaikkan harga sewa lahan seluas 8.500 meter milik TNI AD itu kepada PT Angkasa Pura I. Dasar hukum penyewaan lahan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 TNI AD tentang pemanfaatan aset milik negara. Kemenkeu memberikan restu melalui Dirjen Kekayaan Negara dengan harga sewa Rp 438.000 per meter dari semula Rp 90.000 per meter.

Hadiyanto menolak diburu-buru menyelesaikan kajian proposal penyewaan lahan yang diajukan AP I. Menurutnya, dengan melesetnya beberapa asumsi dari BUMN itu, pihaknya harus lebih hati-hati meneliti harga sewa yang pas. Belum lagi hasil rapat di Istana mengatakan PP 6 yang jadi dasar hukum harus disesuaikan.

Dia juga menolak diajak berdebat soal teknis. Menurut Hadiyanto, kajian mereka murni didasarkan pada proposal yang disusun PT Angkasa Pura I. Jika sekarang ada masalah, seharusnya hal itu ditanyakan pada metode PT Angkasa Pura I menghitung nilai sewa lahan. “Saya tidak masuk ke situ (teknis). Basis kita proposal dia. Beberapa asumsi dalam proposal itu tidak kredibel,” tandasnya.

TAK LAIK BISNIS
Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Farid Indra Nugraha, mengemukakan perubahan ini dinilai tidak laik secara bisnis bagi perusahaan sebab akan mengubah nilai investasi. “Jadi ada perhitungan naik 4 kali lipat. Ada perhitungan profit sharing yang kurang pas,” ucapnya.

Di luar itu, PT Angkasa Pura I juga merasa bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah yang mereka gunakan untuk pengembangan bandara dihargai terlalu mahal oleh Kemenkeu. Alasannya, kondisinya adalah bekas rawa. “Sebanyak 90 persen yang dipakai itu rawa. Itu nggak logis disamakan dengan tanah keras,” ujarnya.

Manajemen PT Angkasa Pura I lantas melapor ke pemerintah, bahwa pengembangan terminal 1 Bandara Ahmad Yani tak bisa berjalan sesuai target. Masalah ini sampai dibahas dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu.

“Bapak presiden meminta dalam waktu dua minggu ke depan, hal-hal teknis kerja sama antara Angkasa Pura dan Kemenhan yang memiliki lahan tuntas, dan tadi dilaporkan adanya usul baru dari Kemenhan dan dengan dirjen kekayaan negara menetapkan pola kerjasama bagi hasil, sehingga masih dalam kategori revival,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat di Istana Negara pekan lalu. (leny/egis/aw).

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari