Angkasa Pura 2

Seluruh Kegiatan Penunjang Offshore Wajib Pakai Kapal Berbendera Indonesia

DermagaRabu, 16 April 2014
M/S "SKANDI SEVEN" - Aker OSCV 03 - Yard no 703 by: AKER YARDS A

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tegaskan, seluruh kegiatan penunjang lepas pantai (offshore) wajib menggunakan kapal merah putih. Pemberian dispensasi terhadap kapal asing, terbatas hanya pada kegiatan tertentu, yang belum mampu dikuasai pelayaran nasional.

Kewajiban menggunakan kapal merah putih itu diperkuat dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 10/ 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Kapal Asing, termasuk dalam kegiatan offshore sebagai pengganti PM Nomor 48/ 2011.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cpt.Bobby R. Mamahit menegaskan perlindungan perairan dan komoditinya adalah kewajiban, sesuai amanat Inpres 5/2005 tebtabg Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, yang targetnya mensukseskan asas cabotage di tanah air. Kendati demikian, ungkapnya, bukan berarti Indonesia anti asing, karena kebijakan seperti itu juga berlaku di hampir semua negara.

Dia mencontohkan, kalau sebelumnya kapal keruk ukuran 1000 GT masih dikasih dispensasi berbendera asing, tapi sekarang, hanya pada ukuran 5000 GT ke atas.

Karena sebelum regulasi itu diterbitkan, Bobby menegaskan hanya kapal kecil saja yang harus pakai bendera merah putih, tapi sekarang kapal besar juga wajib merah putih.

Peraturan baru itu akan mendorong pengusaha kapal nasional untuk menyediakan kapal lepas pantai. “Dengan ini memaksa pemilik kapal untuk membeli jenis kapal baru. Tidak harus membuat, beli kan juga bisa,” kata Bobby, Rabu (16/4).

Dia optimistis pengusaha kapal di Indonesia bisa mengakomodir kebutuhan pengangkutan barang untuk ekspor dan impor dengan kapal offshore. “Sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap asinbg kita hilangkan, karena kapal kita juga tersedia,” jelasnya.

Dengan peraturan baru itu, kata Bobby, akan memberikan otoritas kepada pemerintah memengaruhi perusahaan kapal asing yang selama ini masuk ke Indonesia untuk mengubah kapalnya menjadi kapal berbendera Indonesia. “Kalau memang mau mencari kerjaan di Indonesia, ya pakai bendera merah putih. Silahkan ajukan, biar kami proses, tegasnya.

Dia mengatakan prosedur pengajuan cabotage bagi kapal asing tidak sulit. Asal dokumen lengkap semua proses lancar. Dokumen yang dimaksud yakni deletion serticate (pencoretan di negara) asal karena tidak boleh ada kapal dengan dua bendera, bill of sale (akta jual beli), builder (tahun pembangunan kapal), dan delivery (bukti pengiriman kapal).

” Perusahaan harus ada akte perusahaan, untuk mengetahui kepemilikan saham. Mayoritas harus punya Indonesia,” jelas Bobby.

INSA GEMBIRA
Regulasi baru itu disambut gembira Indonesia National Shipowners Association (INSA). Asosiasi itu mengklaim, pelayaran nasional sangat mampu menangani kegiatan lepas pantai. Investasi pengadaan arnada di sekyor itu telah dilakiukan sejak terbitnya Inpres 5/2005 dengan peninbgkatan arnmada di atas 100 persen.,

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto mengatakan kemampuan pengusaha kapal nasional semakin baik termasuk soal pengadaan kapal offshore. “Populasinya meningkat drastis selama sembilan tahun terakhir, pengingkatan mencapai 104 persen atau menjadi 768 unit,” katanya.

Hal itu terlihat dari data, untuk tipe kapal pada tahun 2005 hanya ada 9 tipe, saat ini mencapai 19 tipe. Artinya, anggota INSA telah memiliki kapal-kapal offshore berskala besar, berteknologi tinggi dan berinvestasi besar.

Kapal tersebut antara lain AHTS (anchor handling tug supply), Diving Support Vessel, FSRU (floating storage and regatification unit), Platform Supply Vessel DP2, Tanker Offshore, Seismic,  Pipe Laying Barge bahkan rig. (Leny/egis/aw)

loading...