Angkasa Pura 2

Digodok, Perpres Pemanfaataan Lahan TNI untuk Bandara Sipil

BandaraJumat, 18 April 2014
Makasar-20140413-00536(1)

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah bakal menerbitkan peraturan presiden yang mengatur pengelolaan bandara secara bersama antara institusi sipil dan militer untuk menjamin pelayanan kepada penumpang angkutan udara. Di dalamnya terkandung pula pembagian keuntungan untuk militer,

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Budi Prasetyo mengatakan beleid itu juga akan mengatur secara terperinci terkait dengan hak dan kewajiban serta pembagian keuntungan bagi institusi sipil dan militer.

Selama ini, menuruuiya, pengelolaan bandara enclave institusi sipil dan militer didasarkan pada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

Insitusi sipil yang mengelola bandara antara lain PT Angkasa Pura (AP) I dan PT AP II serta Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara, sedangkan militer mencakup TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat.

Dia menilai payung hukum dalam bentuk MoU perlu diperkuat untuk mengatur tentang pengelolaan bandara tersebut sehingga muncul gagasan berbentuk peraturan presiden (perpres). “Karena itulah kemudian muncul opsi payung hukumnya adalah Perpres,” katanya, Rabu (16/4). Draft perpres itu masih disusun Biro Hukum Kemenhub kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg). “Saat ini masih dalam tahap penyusunan naskah Perpres,” tambahnya.

Dia menargetkan penyusunan naskah itu selesai hingga masuk dalam lembaran negara pada akhir 2014 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan. “Kami harus menyusun naskah dengan secara saksama karena melibatkan tiga matra yaitu TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat,” jelasnya.

Sejuah ini, bandara yang dikelola oleh sipil dan militer antara lain Adisutjipto Yogyakarta (TNI Angkatan Udara), Bandara Ahmad Yani Semarang (TNI Angkatan Darat), dan Bandara Juanda Surabaya (TNI Angkatan Laut).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma (TNI) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya menyambut baik rencana penyusunan perpres tersebut. Namun, dia belum mengetahui secara terperinci naskah perpres tersebut. “Kami sambut positif rencana tersebut karena demi kepentingan nasional,” ujarnya.

Di antara tiga matra militer, menurutnya, TNI Angkatan Udara memiliki paling banyak aset bandara yang berstatus enclave seperti di Bandara Maimun Saleh Sabang, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Mahmud Badaruddin II Palembang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Adisutjipto Yogyakarta, Adi Sumarmo Solo, Abdul Rachman Saleh Malang, Kendari dan Kupang.