Angkasa Pura 2

Tidak Cocok Lagi, Bandara Ahmad Yani Diusulkan Pindah ke Wilayah Lain

BandaraSabtu, 10 Mei 2014
bandara ahmad yani

SEMARANG (beritatrans.com) — Bandara Ahmad Yani Semarang dinilai Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi sudah tidak lagi representatif. KArena itu, seiring rencana jangka panjang pengembangan bandara, ada baiknya, lokasi Bandara Ahmad Yani yang sekarang ada di Jl Puad A Yani, Semarang Barat, dipindah ke wilayah lain yang lebih representatif.

“Untuk sementara, sekarang direnovasi dulu di tempat yang sudah ada tidak apa-apa. Bandara yang sudah direnovasi nantinya akan berfungsi untuk 15-20 tahun mendatang. Setelah itu sebaiknya dipindah,” kata Rukma, di Semarang, Jumat (9/5/2015).

Menurut dia, daerah yang paling tepat untuk pemindahan bandara ada di antara Mangkang dan Kendal. Menurutnya, wilayah tersebut terhubung dengan jalur ganda kereta api, dekat dengan Pelabuhan Kendal, dan nantinya akan terhubung dengan jalan tol Batang. “Lokasi di sana sangat representatif untuk pengembangan bandara 15 tahun ke depan. Apalagi tanah di sana tidak ambles dan jauh dari rob,” ujarnya.

Meski begitu, tegas Rukma, melihat kajian-kajian analisis mengenai dampak lingkungan, aspek ekonomi, budaya, dan transportasi, persiapan memindahkan bandara harus dilakukan 20 tahun sebelumnya. “Masalah bandara ini harus benar-benar diperhatikan. Sebab bandara adalah pintu gerbang wilayah baik untukpariwisata maupun bisnis,” tuturnya.

Rencana renovasi Bandara Ahmad Yani yang sampai saat ini belum terealisasi amat disayangkan Rukma, di mana rencana groundbreaking tiap minggu selalu berubah dan mundur. “Ketidakberesan ada di pemerintah pusat. Cuma merevisi Peraturan Pemerintah saja harus putar balik antar instansi,” tandasnya.

Seperti diketahui, penyelesaian pembangunan Bandara Ahmad Yani masih terganjal Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 yang menjadi dasar hukum penyewaan lahan. PP ini harus direvisi akar pekerjaan dapat berjalan.

Proyek ini terganjal perbedaan perhitungan tingkat kontribusi tetap kepada negara dan bagi keuntungan yang diajukan PT Angkasa Pura I dan Kemenkeu. Angkasa Pura I mematok nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp128.000 per meter, sedangkan Kemenkeu mematok sekitar Rp360.000 per meter.(machda/tifa)