Angkasa Pura 2

Pengusaha Logistik Desak Transaksi CHC di Pelabuhan Gunakan Rupiah

DermagaKamis, 29 Mei 2014
IMG-20140425-00571_edit

JAKARTA (beritatrans.com) — Pelaku usaha logistik memprediksi biaya logistik akan bertambah sedikitnya Rp800 miliar apabila pemerintah menyetujui usulan kenaikan container handling charge (CHC) sebesar 10% yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldi Masita mengatakan, dengan mengacu kepada kapasitas atau throughput Pelabuhan Tanjung Priok  yang hampir 7 juta TEU dimana sebagian besar merupakan kegiatan eksport dan import, sehingga kenaikan CHC sebesar 10% sangat berpengaruh terhadap biaya logistik.

Dijelaskannya, saat ini ia masih memperkirakan usulan kenaikan 10% terhadap biaya CHC di pelabuhan internasional tersebut akan meningkatkan biaya logistik sebesar Rp800 miliar pada tahun ini, bahkan meningkat menjadi Rp1 triliun pada tahun 2016.

“Kenaikan biaya logistik tidak kecil karena posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang paling boros biaya logistiknya (26% dari GDP), dan semua pihak yang berkomitmen untuk menekan biaya logistik harus berusaha agar tidak menaikkan biaya logistik sekecil apapun,” paparnya, Kamis (29/5/2014).

Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan seharusnya lebih perhatian terhadap kenaikan biaya logistik yang disebabkan oleh naiknya CHC karena akan berakibat pada masyarakat luas. Kenaikan CHC hanya menambah keuntungan dari operator pelabuhan namun menjadikan daya saing ekonomi Indonesia kian terpuruk.

Di sisi lain, ALI meminta pemerintah melakukan perubahan penggunana mata uang dari dolar AS ke rupiah dalam transaksi CHC dengan segera. “Aneh apabila Indonesia masih memakai USD dibandingkan negara tetangga yang memakai mata uang lokal,” cetusnya.

Ia mengemukakan borosnya biaya logistik sudah dimulai dari pabrik sampai ke pelabuhan dengan banyaknya pungutan liar, kemacetan, transportasi yang tidak efisien, proses yang lambat di pelabuhan dan biaya handling di pelabuhan.

Sekarang ini, sudah saatnya pemerintah, penyedia jasa logistik dan pelaku logistik melakukan moratorium kenaikan biaya logistik sekecil apapun guna menurunkan biaya logistik secara signifikan.

Sebab, Sislognas dalam Perpres No.26/2012 telah menargetkan mengurangi biaya logistik sampai 5% dan perlu dukungan semua pihak termasuk Pelindo dan penyedia jasa logistik. ‬

‪”Untuk membantu menurunkan biaya logistik, pemerintah harus berupaya menekan tarif-tarif di pelabuhan, khususnya Tanjung Priok dan mengurangi kepadatan di Priok dengan memaksimalkan pelabuhan di sekitar pelabuhan seperti Marunda, Dry Port Cikarang, Cirebon bahkan Tanjung Emas dan Tanjung Perak,” tutupnya. (leny)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari