Angkasa Pura 2

INSA Protes Bupati Tutup Alur Pelayaran Sungai Barito

DermagaMinggu, 8 Juni 2014
tabloid berita trans edisi 12. hal 9 pdf2_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – PPelaku usaha pelayaran menyesalkan penutupan alur pelayaran Sungai Barito, Marabahan di Kabupaten Barito Kuala sejak 5 Juni 2014 oleh Dinas Perhubungan setempat atas perintah Bupati Barito Kuala. Penutupan menyebabkan kegiatan pelayaran dari hilir ke hulu terhenti.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum ndonesian National Shipowners’ Association (INSA) di Jakarta, Minggu(8/6) protes keras terhadap Bupati Baruko Kuala penutupan  alur pelayaran yang keliru tersebut. Dia menegaskan keberadaan alur tersebut dilindungi undang- undang dan penggunaan alur ini juga dilindungi oleh undang- undang.

“Saya mengharapkan kepada Bupati Barito Kuala  untuk memperbolehkan armada pelayaran beroperasi seperti semua. Bila tarif belum disepakati, sebaiknya dibicarakan yang rasional atas permintaan tarif yang diinginkan. Karena tarif yang tidak rasional sangat mengancam kebangkrutan perekonomian setempat dan nasional,” katanya, kemarin.

Dia mengkhawatirkan penutupan alur ini akan menyandera perekonomian masyarakat setempat dan berdampak luas bahkan merugikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

“Soal alur ini, kami mengikuti aturan yang ada. Kalau ditutup, kami juga tidak bisa beroperasi. Kami minta maaf kepada masyarakat. Bisnis as usual seharusnya tetap  jalan. Keselamatan dan keamanan pelayaran selama ini tidak ada masalah,” cetusnya.

Dia menegaskan seharusnya Bupati setempat memahami konteks permasalahan yang seutuhnya, tidak menggunakan wewenang yang sepihak. “Jelas saya protes keras atas kebijakan Bupati Barito Kuala,” tegasnya.

Menurut Carmelita, Pemerintah Daerah harusnya membiarkan proses negosiasi tarif tanpa ada intervensi termasuk dengan menutup alur karena masalah alur itu ranahnya Kementerian  Perhubungan. “Saya tidak ingun, kegiatan operasional dari Steakholders kami di SANDERA sehingga tidak beroperasi. Merekaberteriak kepada kami. Ini sudah menjadi preseden buruk.”

INSA memperkirakan kerugian akibat penutupan alur ini, khususnya dari sektor tambang dan pelayaran  hampir mencapai 15 juta dollar Amerika per hari. Angka itu didapatkan dari perkirakan muatan yang diangkut sebanyak 250.000  ton perhari dari mulut Barito.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum  INSA bidang Tug and Barge Teddy Yusaldi mengatakan alur pelayaran adalah wilayah publik sehingga penutupan alur pelayaran sangat mencederai kepentingan publik. “Saya sangat menyesalkan hal ini terjadi,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan penutupan alur pelayaran itu dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang meresahkan bahkan membahayakan kepentingan ekonomi nasional. “Sebab, ratusan kapal terancam tidak bisa menggunakan alur pelayaran tersebut, padahal alur itu dilindungi UU.”

Di sisi lain, anggota pelayaran INSA juga diminta untuk menandatangani kertas kosong yang manfaatnya tidak diketahui untuk apa. “Kami menerima laporan anggota kami diminta menandatangani kertas kosong. Kami harapkan, kejadian ini tidak benar-benar terjadi.”

Bupati Barito Kuala melalui suratnya No.180/1258/Hukum perihal Penegasan Pelaksanaan Wajib Pandu di Perairan Wajib Pandu Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 26 Mei 2014 menegaskan akan menutup alur pelayaran sejak Kamis, 5 Juni 2014.

Penutupan alur tersebut dilakukan setelah perusahaan PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT PBKM) dan operator pelayaran yang tergabung ke dalam INSA Banjarmasin belum mencapai kesepakatan soal besaran tarif pandu.

“Jika ternyata armada pelayaran Saudara tetap memasuki wilayah wajib pandu tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak bertanggung jawab terhadap konsekwensi apapun yang berdampak terhadap perusahaan saudara,” tulis surat itu. (tifa/aw).