JAKARTA (beritatrans.com) -- Pemerintah pun siap membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi investor atau maskapai yang berencana mendirikan bengkel pesawat. Pernyataan Menhub ini terkait dengan keinginan asosiasi yang membawahi bisnis bengkel pesawat atau familiar disebut Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) yang telah menemui dirinya. Sudah menghadap saya. Mereka saya back up (dukung) untuk diperkuat agar mereka bisa mendirikan bengkel, kata Menhub yang dalam permasalahan ini bertindak sebagai regulator penerbangan, di Gedung DPR, Rabu (11/6/2014).Perlu diketahui, fasilitas bengkel pesawat bersertifikasi internasional di Indonesia hanya berjumlah satu buah, yakni anak usaha Garuda Indonesia atau Garuda Maintenance Facility (GMF AeroAsia). Di satu sisi, jumlah armada pesawat di tanah air sudah mencapai 700 unit dan diperkirakan akan terus bertambah.Di sisi lainnya, investor dan maskapai menghadapi persoalan lahan hingga peraturan, saat akan mendirikan pesawat. Di satu sisi, Menhub menyarankan, maskapai dalam negeri atau investor untuk bersinergi mendirikan bengkel pesawat. Asosiasi bengkel pesawat harus kerja sama saling memperkuat agar lebih banyak ada di Indonesia, jelasnya.Mangindaan juga membenarkan persoalan yang dihadapi maskapai dalam bisnis MRO. Iya itu betul kepabeanan yakni untuk spare part yang masuk. Dengan Menkeu sudah bicara untuk dapat kemudahan dalam pajak dan sebagainya. Mereka mau masuk lebih murah kalau tidak, lebih baik masuk Singapura. Kalau lahan, bisa tapi di luar Jawa, ujarnya.Sebelumnya Ketua Umum Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menuturkan kendala terbesar di dalam bisnis pendirian bengkel pesawat adalah izin dan lahan. Seperti yang dialami Lion Air Group saat mendirikan MRO di beberapa lokasi.Masalah lahan dan izin. Di beberapa airport potensi cukup banyak yang terlibat. Beberapa airport terkait pemda, TNI, Kemenhub dan sebagainya. Kedua, capital intensif. Harus siap dana, kata Arif.(machda)